Haris Sukamto Pesan ke PPNS dan Notaris, Jangan Tergoda Langgar Etika Demi Imbalan

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Suasana Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur, Kamis (12/6), terasa berbeda dari biasanya. Dalam sebuah prosesi yang khidmat, dilangsungkan pelantikan sejumlah pejabat fungsional, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN), serta Notaris Pengganti.

Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Timur, Haris Sukamto, yang menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada para pejabat baru. Ia menegaskan bahwa pelantikan bukan hanya sekadar seremoni, melainkan tonggak awal dari tanggung jawab yang lebih besar.

“Ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah pengingat bahwa tanggung jawab Anda kini bertambah. Teruslah belajar dan jaga integritas dalam setiap langkah,” ujar Haris dalam sambutannya.

Secara khusus, Haris menyoroti pentingnya peran PPNS dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur dalam mendukung penegakan hukum pidana di bidang ketenagakerjaan. 

Ia menekankan bahwa setiap langkah penyidikan harus dilakukan secara profesional dan tetap berada dalam kerangka koordinasi dengan Polri sebagai Koordinator Pengawas (Korwas).

“PPNS harus berjalan selaras dengan fungsi Polri. Hubungan fungsional ini tidak bisa diabaikan,” tegasnya.

Dalam pelantikan tersebut, dua anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dari Bojonegoro dan Bangkalan juga resmi diangkat. Haris berharap ke depan akan terbangun kolaborasi yang kuat antara MPDN, Dewan Kehormatan Daerah Notaris, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, serta pihak Kanwil.

Menurutnya, sinergi lintas lembaga ini sangat penting untuk memastikan pengawasan terhadap notaris berjalan secara efektif dan berintegritas.

Tak kalah penting, Haris juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme para Notaris Pengganti. Ia mengingatkan bahwa jabatan ini menuntut pemahaman mendalam terhadap batas kewenangan serta kejujuran dalam menjalankan tugas.

“Notaris pengganti harus jujur, bukan hanya kepada klien tapi juga kepada diri sendiri. Jangan pernah tergoda melanggar kode etik demi imbalan,” pesan Haris.

Di akhir sambutannya, Haris mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menjadikan momen ini sebagai titik awal dalam memperkuat pelayanan publik berbasis hukum dan integritas di Jawa Timur.

“Mari terus tingkatkan kompetensi, jaga sinergi, dan jadikan pelantikan ini sebagai momentum memperkuat fondasi hukum yang bersih dan profesional,” pungkasnya.

Editor : Arif Ardliyanto