Kerusuhan di Jawa Timur Sebabkan Kerugian Rp500 Miliar, Ekonomi Daerah Tertekan

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Gelombang kerusuhan yang melanda Jawa Timur pada akhir Agustus 2025 meninggalkan dampak serius, baik secara ekonomi maupun sosial. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, total kerugian infrastruktur akibat aksi massa di berbagai daerah di Indonesia mencapai hampir Rp900 miliar, dengan Jawa Timur menanggung beban terbesar hingga Rp500 miliar lebih.

Kerusakan terparah tercatat di Gedung Negara Grahadi dan Polsek Tegalsari Surabaya, serta kantor DPRD Kediri. Sejumlah gedung DPRD daerah lain, halte, dan fasilitas umum juga rusak berat sehingga memperparah nilai kerugian.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menegaskan bahwa kerugian tidak hanya berupa infrastruktur fisik. Menurutnya, aktivitas bisnis dan psikologis masyarakat ikut terguncang.

“Selama sepekan setelah kerusuhan, perputaran ekonomi di sejumlah kota besar masih lesu. Omzet toko-toko turun drastis karena masyarakat khawatir kondisi belum sepenuhnya aman,” ujarnya, Kamis (4/9/2025).

Sektor ritel menjadi yang paling terpukul. Banyak pusat perbelanjaan, kafe, dan gerai makanan kehilangan pendapatan hingga 60–80%. Di kawasan sekitar Grahadi Surabaya, kerugian bahkan mencapai 100% karena toko memilih menutup operasional total.

Tak hanya ritel, sektor pariwisata juga terkena imbas. Okupansi hotel di Malang anjlok hingga 10% pada puncak kerusuhan, ditambah adanya travel warning dari Amerika Serikat dan Australia yang membuat kunjungan wisatawan semakin terbatas.

Di sisi lain, sektor transportasi dan logistik juga terganggu. Penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas membuat distribusi barang terlambat dan biaya operasional meningkat.

Menurut Adik, salah satu dampak paling mengkhawatirkan adalah menurunnya kepercayaan publik dan investor. “Investor masih menunggu kepastian stabilitas politik dan keamanan sebelum mengambil keputusan baru,” tegasnya.

Meski demikian, Kadin Jatim menilai situasi ini bisa menjadi momentum pembenahan tata kelola sosial dan politik. Pemerintah bersama DPR telah berkomitmen menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. “Yang terpenting adalah konsistensi dalam pelaksanaan,” tambah Adik.

Kadin Jatim menyiapkan langkah mitigasi berlapis untuk meminimalisir dampak kerusuhan jika kejadian serupa kembali terjadi:

Jangka pendek (0–72 jam): menjaga jalur logistik vital Surabaya–Sidoarjo–Gresik, penyesuaian jam operasional usaha, memaksimalkan transaksi digital, dan penerapan WFH terbatas.

Jangka menengah (1–4 minggu): percepatan perbaikan fasilitas umum, pemberian insentif bisnis, serta relaksasi izin dan retribusi.

Jangka panjang (1–3 bulan): penyusunan SOP kontinjensi bagi sektor ritel dan logistik, termasuk rute distribusi alternatif dan peningkatan keamanan pusat belanja.

Adik menekankan bahwa dialog harus menjadi prioritas agar aspirasi masyarakat tersampaikan tanpa menimbulkan kerugian baru. “Jika konsumsi masyarakat pulih, lapangan kerja terjaga, dan investasi kembali aman, maka pemulihan ekonomi Jawa Timur akan berlangsung lebih cepat,” pungkasnya.

Editor : Arif Ardliyanto