Miris! Pemerintah Temukan Hanya 50 Pesantren di Indonesia Miliki Izin Bangun Ponpes

YOGYAKARTA, iNewsSurabaya.id – Tragedi ambruknya bangunan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kementerian Pekerjaan Umum kini tengah memetakan ulang perizinan pembangunan pesantren di seluruh Indonesia untuk mencegah insiden serupa terulang.

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan, dari ribuan pesantren yang berdiri di Indonesia, hanya sekitar 50 ponpes yang sudah mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Padahal, izin tersebut menjadi syarat penting bagi keamanan dan kelayakan bangunan pendidikan.

“Seharusnya semua pesantren memiliki izin PBG. Saat ini kewenangan PBG tidak lagi di pemerintah daerah, tetapi kami akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemenag untuk mempercepat prosesnya,” ujar Dody, Minggu (5/10/2025).

 

Sebagai informasi, izin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) kini telah berubah menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

Terkait insiden di Ponpes Al Khoziny, Dody menegaskan pihaknya masih fokus pada penanganan darurat di lokasi. Setelah tahap tersebut selesai, pemerintah akan melakukan rapat koordinasi bersama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyosialisasikan pentingnya kepemilikan izin bangunan kepada seluruh pesantren di Indonesia.

“Setelah tanggap darurat selesai, kami akan duduk bersama dengan Menag dan Mendagri untuk memastikan seluruh ponpes memahami pentingnya PBG dan sertifikasi laik fungsi bangunan,” tambahnya.

Tragedi di Ponpes Al Khoziny sendiri terjadi pada Senin (29/9/2025) sekitar pukul 15.00 WIB. Bangunan mushala tiga lantai di area asrama putra roboh dan menimpa para santri yang sedang menunaikan salat Ashar. Insiden ini menimbulkan duka mendalam dan menjadi pengingat akan pentingnya standar keamanan pada setiap bangunan pendidikan.

Editor : Arif Ardliyanto