Alumni Unair Tolak Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Jaringan Ksatria Airlangga (JAKA), yang merupakan jaringan alumni Universitas Airlangga (Unair) menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. 

Koordinator JAKA, Teguh Prihandoko, mengatakan bahwa penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan moral, historis, serta nilai keadilan bagi para korban pelanggaran HAM dan praktik korupsi pada masa Orde Baru.

Baca Juga

Ratusan Warga Tulungagung Dibekali Pelatihan Tanggap Darurat Bencana

“Penolakan ini bukan didorong oleh sentimen pribadi, tetapi berdasarkan penilaian rasional terhadap rekam jejak politik Soeharto selama berkuasa,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).

Dalam pernyataannya, JAKA menilai Soeharto memimpin pemerintahan yang diwarnai pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis. Beberapa peristiwa yang disorot antara lain tragedi 1965-1966, kasus Tanjung Priok, kasus Talangsari Lampung, pembunuhan aktivis perempuan Marsinah, penculikan aktivis prodemokrasi 1997-1998, hingga penembakan mahasiswa dalam Tragedi Trisakti.

JAKA juga menyoroti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dianggap terstruktur pada masa kepemimpinan Soeharto. Menurut mereka, praktik tersebut berdampak pada melemahnya demokrasi dan meningkatnya ketimpangan ekonomi.

Baca Juga

Dua Gol Arif Keceng Antar Judes FC Juara, Kubur Mimpi Sekwan FC Pertahankan Gelar Mini Soccer Golkar

“Mengangkat tokoh yang identik dengan KKN sebagai pahlawan berarti memberikan legitimasi moral terhadap tindakan yang bertentangan dengan semangat reformasi,” lanjut Teguh.

JAKA menegaskan bahwa gelar pahlawan memiliki fungsi pendidikan sejarah bagi generasi mendatang. Karena itu, mereka menilai pemberian gelar tersebut berpotensi menyesatkan pemahaman sejarah publik. “Kami menolak sejarah dijadikan alat pembenaran kekuasaan,” tegas Teguh.

Melalui sikap resminya, JAKA menyampaikan tiga poin seruan. Diantaranya, menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, mendesak pemerintah dan Dewan Gelar untuk mempertimbangkan rekam jejak pelanggaran HAM dan praktik korupsi pada masa Orde Baru. 

Baca Juga

Pentas Jaranan Meriahkan HUT ke-61 Golkar di Sidoarjo, Warga Nikmati Pesta Rakyat Bernuansa Tradisi

Terakhir, mengajak masyarakat, akademisi, dan alumni Unair untuk turut menyuarakan penolakan sebagai bentuk menjaga integritas sejarah. “Sejarah harus menjadi pelajaran, bukan sarana glorifikasi kekuasaan yang menimbulkan penderitaan rakyat,” tutup Teguh.

Editor : Arif Ardliyanto