Barisan Pro Megawati Pertanyakan Gelar Pahlawan Soeharto

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Barisan Pro Megawati (ProMeg)96 menyentil pemberian gelar Pahlawan bagi mantan Presiden RI Ke-2, Soeharto. Mereka menilai, sebelum membahas sosok penerima gelar, pemerintah harus terlebih dahulu memperjelas dasar hukum Hari Pahlawan secara undang-undang.

Diketahui, dasar hukum penetapan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional mengacu Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional yang bukan hari libur.

Baca Juga

Jelang Ramadan, Pos Indonesia Perkuat Spiritualitas Karyawan dan Kepedulian Sosial

"Memorial pengingat perjuangan para pahlawan yang gugur begitu banyak dalam merebut kemerdekaan lho belum ditetapkan secara undang-undang. Ini kok ribut soal pemberian gelar Pahlawan bagi Pak Harto," terang Ketua Barisan ProMeg96 Jawa Timur, Jagad Hariseno, Senin (10/11/2025).

Keterangan tersebut disampaikan oleh Jagad Hariseno seusai menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Pahlawan yang digelar sederhana, di halaman Posko Pandegiling Nomor 233 Surabaya.

Seno menyatakan, meski ada undang-undang yang relevan terkait pemberian tanda jasa, pemberian gelar pahlawan Nasional yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009, namun secara substantif peringatan Hari Pahlawan adalah tonggak sejarah dalam perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah.

Baca Juga

Soeharto, Gus Dur dan Marsinah hingga Syaikhona Kholil Ditetapkan Pahlawan Nasional oleh Presiden

Seharusnya, kata dia, peringatan ini-lah yang ditetapkan melalui undang-undang. Sebab, pemberian gelar dilakukan dengan riset. "Namun, dasar pengingatnya malah belum ditetapkan," terang Seno.

Editor: Arif Ardliyanto