Bupati Ponorogo Sugiri Jadi Tersangka KPK, Khofifah Langsung Tunjuk Lisdyarita Jadi Plt

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menunjuk Wakil Bupati Lisdyarita sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo. Langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan publik dan roda pemerintahan di bumi Reyog tersebut tetap berjalan normal.

“Sudah ada Plt Bupati, ya Bu Lisdyarita. Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) cepat mengambil langkah agar pelayanan terhadap masyarakat di sana tidak terganggu,” kata Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, Selasa (11/11/2025).

Baca Juga

KPK Geledah Kantor Rekanan Proyek Monumen Reog di Surabaya Terkait Kasus Sugiri

Adhy menambahkan, Pemprov juga sedang memproses penunjukan Plt Sekda Kabupaten Ponorogo untuk menggantikan posisi Agus Pramono. “Kalau Plt Sekda masih kami proses. Secepatnya ditunjuk,” jelasnya.

Dari kasus di Ponorogo, Adhy Karyono mengimbau kepada para kepala daerah, khususnya di Jatim untuk tidak macam-macam terhadap kinerjanya. Apalagi sampai melanggar hukum. Ia menilai dalam kasus di Ponorogo, yakni perkara mutasi jabatan pejabat eselon, dilarang sedikitpun melibatkan uang demi mendapatkan posisi tertentu. “Semua harus sesuai prosedur dan aturan,” katanya.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebagai tersangka korupsi. Sugiri ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lain. Ketiga orang itu yakni AGP selaku Sekretaris Daerah Ponorogo, YUM selaku Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta SC yang merupakan pihak swasta rekanan proyek rumah sakit.

Baca Juga

Miris! 28 Kepala Daerah di Jatim Terjerat Kasus Korupsi Selama Periode 2004-2025

Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, SC diduga menyuap Sugiri terkait pelaksanaan paket pekerjaan di RSUD Ponorogo. Dia dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

Sementara itu, Sugiri Sancoko (SUG) bersama Direktur RSUD YUM diduga sebagai penerima suap dalam proyek tersebut. Keduanya dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor : Arif Ardliyanto