Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Integritas dan Cegah Korupsi

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah  untuk menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang berujung pada tindak pidana korupsi.

Peringatan itu disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8/2026) malam.

Baca Juga

BREAKING NEWS Kasus Suap Dana Hibah Jatim, Anggota DPRD M Mahrus Ali Resmi Ditahan KPK

Tito mengaku prihatin karena masih banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Baik melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun penindakan aparat penegak hukum lainnya.

“Sebagai pembina pemerintah daerah, kami punya kewajiban terus mengingatkan. Karena itu kami turun langsung bersama KPK dan BPKP untuk memperkuat integritas dan sistem pencegahannya," ujar Tito.

Menurut Tito, pemerintah bersama KPK, BPKP, Kejaksaan, dan Ombudsman telah membangun berbagai instrumen pencegahan korupsi. Salah satunya melalui Monitoring Center for Prevention (MCP). Namun, ia menilai sistem pengawasan tidak akan efektif tanpa komitmen pribadi dari setiap kepala daerah.

Baca Juga

Berkas Belum Rampung, KPK Perpanjang Penahanan Eks Menag Gus Yaqut 30 Hari ke Depan

"Kita tidak bisa mengawasi kepala daerah selama 24 jam. Pada akhirnya semua kembali kepada integritas masing-masing," tegasnya.

Ia menjelaskan, rakor di Surabaya merupakan klaster kedua setelah sebelumnya digelar di Papua. Kegiatan serupa akan dilaksanakan di sejumlah wilayah lain sebagai bagian dari roadshow nasional. Rakor ini untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan menekan praktik korupsi.

"Pembinaan bisa dilakukan, sistem bisa diperkuat, tetapi pada akhirnya semuanya kembali kepada integritas pribadi masing-masing. Harapan kami, paling tidak kasus-kasus korupsi bisa semakin berkurang," ujarnya.

Baca Juga

Pemkot Surabaya Didesak Bayar Utang Rp104 Miliar, DPRD Pilih Hati-hati

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan kepala daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 

Menurutnya, penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa, pengisian jabatan, maupun pengelolaan anggaran akan berdampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan publik.

"Kalau tata kelola pemerintahan berjalan baik, manfaatnya akan dirasakan masyarakat. Sebaliknya, penyimpangan kewenangan akan menghambat pembangunan," kata Setyo.

Baca Juga

Menag Datangi KPK, Jelaskan Penggunaan Pesawat Khusus saat Kunker ke Sulsel

Di sisi lain, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP Aryanto Wibowo mengingatkan pemerintah daerah agar lebih cermat mengelola anggaran di tengah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD).

“Kami meminta pemerintah daerah menyusun perencanaan dan penganggaran secara lebih efisien, tepat sasaran, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Editor : Arif Ardliyanto