Penanganan Bencana di Jatim Hadapi Tantangan Berkurangnya Anggaran

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur (Jatim), Adhy Karyono menyebut, Indeks Risiko Bencana (IRB) Jatim pada tahun 2024 mencapai 95,75 dan masuk kategori sedang.

Meski demikian, sebagai provinsi dengan risiko bencana tinggi, Jawa Timur tetap harus unggul dalam perencanaan, cepat merespons, dan tepat dalam mengelola anggaran. “Kita harus mampu mengorkestrasi anggaran, sumber daya, dan kebijakan dalam sistem kerja yang solid dan terpadu. Terlebih tahun depan kita menghadapi tantangan berkurangnya dana transfer dari pusat, tentu ini berpengaruh pada alokasi anggaran penanggulangan bencana,” kata Adhy, Kamis (13/11/2025).

Baca Juga

Cegah Banjir dan Puting Beliung, SIER Perkuat Mitigasi Bencana Alam

Untuk itu, Adhy mendorong penerapan collaborative governance dengan memperkuat perencanaan lintas sektor melalui joint budgeting, berbagi data secara real time, serta memanfaatkan sumber daya bersama melalui resource pooling. “Ini bukan tentang siapa yang paling berwenang, tetapi siapa yang paling cepat memberi solusi dan berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan jiwa,” tegas Adhy.

Adhy menegaskan bahwa Jatim tengah menghadapi puncak musim penghujan yang berpotensi disertai fenomena cuaca ekstrem sebagaimana peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, angin puting beliung, dan banjir rob di wilayah pesisir.

“Dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerugian material, tetapi juga immaterial. Karena itu, sesuai arahan Ibu Gubernur, kita tidak boleh hanya wait and see. Kita harus selalu dalam kondisi siap siaga, bergerak cepat, terkoordinasi, dan terukur,” tegasnya.

Baca Juga

Surabaya Terapkan Konsep Sponge City, Benarkah Sudah Bebas dari Banjir?

Adhy menekankan bahwa kesiapsiagaan harus menjadi budaya bersama di seluruh tingkatan pemerintahan. Antisipasi adalah kunci, kesiapsiagaan harus dibiasakan, dan respons cepat merupakan kewajiban bagi semua pihak.

"Seluruh kabupaten/kota harus segera mengaktifkan posko kesiapsiagaan 24 jam serta memastikan sistem pelaporan cepat yang terhubung langsung ke posko provinsi. Dinas Pekerjaan Umum harus melakukan inspeksi drainase, normalisasi sungai, dan pengecekan tanggul-tanggul kritis agar tidak terjadi sumbatan yang memperparah banjir," pintanya.

Sementara itu, Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim Gatot Soebroto mengungkap sejumlah kabupaten/kota di Jatim masih berpotensi terjadi bencana banjir dalam sepekan ke depan. Curah hujan yang terus meningkat menjadi faktor utama. "Ini karena memang beberapa hari ini curah hujan sangat tinggi," katanya.

Baca Juga

Marinir Gerak Cepat Bantu Evakuasi Warga Terjebak Banjir

Ia menyebutkan banjir parah terjadi di kawasan dekat Sun City Mall Sidoarjo beberapa hari lalu. Banjir ini akibat dataran yang rendah dan terhambatnya air menuju ke aliran sungai. Apalagi di sejumlah titik di Sidoarjo itu rendah dan membuat banjir atau genangan. Banjir terjadi akibat pendangkalan dan tumpukan sampah di sejumlah area yang menghambat saluran air. "Maka harus segera dibersihkan dengan normalisasi sungai dan penguatan tanggul," katanya.

Sedangkan di Surabaya, kata dia, saat ini tengah dilakukan normalisasi sungai termasuk pemeliharaan sungai terjadwal untuk mengantisipasi luapan dari sungai. Beberapa wilayah di Surabaya saat ini akan ada normalisasi atau pemeliharaan terjadwal. "Yang terpenting warga jangan membangun bangunan liar di sepanjang sungai karena mempersulit normalisasi sungai," tandasnya.

Editor : Arif Ardliyanto