Ketika Jalan Jadi Ruang Belajar: Refleksi Mahasiswa yang Menantang Kebijakan Publik

Tidak berhenti di situ, mahasiswa turut menyuarakan isu perampasan tanah adat, pemberantasan korupsi, hingga penolakan militerisme di lingkungan kampus. Semua tuntutan itu dikemas dalam orasi yang bergantian, diperkuat spanduk dan pamflet yang dibawa oleh massa.

Setelah hampir dua jam aksi berlangsung, Ketua DPRD Jawa Timur, M Musyafak Rouf, turun langsung menemui para demonstran. Dialog singkat pun terjadi di tengah suasana yang masih basah. Dalam pernyataannya, ketua dewan menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Dari 30 tuntutan yang diajukan, 24 di antaranya disetujui untuk dikawal lebih lanjut, sementara sisanya akan dibahas sesuai kewenangan DPRD.

"Saya melihat langsung bagaimana suara kolektif bisa membentuk kekuatan. Massa yang datang bukan hanya mahasiswa, tapi juga pekerja dan masyarakat umum. Itu menunjukkan bahwa demonstrasi adalah ruang inklusif," kata Rifqi.

Ia juga menekankan pentingnya literasi informasi bagi peserta aksi. "Setiap orang yang turun ke jalan harus paham isu yang diperjuangkan, bukan sekadar ikut-ikutan. Itu yang membuat demonstrasi tetap bertanggung jawab dan berorientasi pada solusi." ungkapnya

Meski mayoritas peserta menjaga kedamaian, Rifqi mengakui ada momen ketegangan ketika massa bergerak maju mendekati barikade aparat. Namun, koordinator lapangan segera mengambil kendali, memastikan situasi tidak memanas. "Di situlah saya sadar, disiplin massa dan edukasi etika demonstrasi sangat krusial untuk mencegah konflik," ujarnya.

Bagi Rifqi, pengalaman turun ke jalan membuka perspektif baru tentang partisipasi warga dalam demokrasi. "Demonstrasi bukan hanya soal protes. Ini ekspresi kesadaran bahwa kita punya hak bersuara, dan suara itu penting untuk mengawal kebijakan publik," tandasnya.

Penulis:

Muhammad Rifqi Mulyana ( Mahasiswa Administrasi Publik Unair )

Editor : Arif Ardliyanto