Pasar 1001 Malam, Terobosan Kemenko PM Aktifkan Aset Publik untuk UMKM
SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Upaya mendorong UMKM dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar mampu bersaing di tingkat global kini memasuki babak baru. Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memilih pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis kebutuhan nyata melalui penguatan kolaborasi Pentahelix—akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah, hingga media.
Langkah ini sekaligus menandai pergeseran besar dari pola kebijakan “top-down”, menuju proses yang benar-benar melibatkan suara publik. Komitmen tersebut tampak jelas dalam dua agenda strategis yang digelar Kemenko PM di Surabaya, Kamis (11/12/2025), yakni Forum Konsultasi Publik (FKP) di Universitas Airlangga dan Dialog SMK Go Global di SMKN 10 Surabaya.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa pelibatan unsur Pentahelix bukanlah formalitas, melainkan syarat mutlak agar kebijakan benar-benar membumi.
“Kebijakan yang baik tidak lahir dari ruang hampa. Ia harus muncul dari percakapan yang jujur, perdebatan yang sehat, serta pemahaman langsung atas persoalan masyarakat,” ujar Leon di hadapan peserta FKP.

Menurutnya, Jawa Timur dipilih sebagai lokasi konsolidasi karena provinsi ini menjadi barometer penting ekonomi nasional. Ia menilai tantangan UMKM saat ini semakin kompleks, mulai dari perubahan pola pikir wirausaha hingga kesenjangan literasi pemasaran digital.
“Banyak UMKM belum mampu menembus pasar digital, apalagi ekspor. Ini bukan semata soal modal, tapi kemampuan membangun strategi pemasaran modern dan dukungan ekosistem,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat Kemenko PM, Abdul Muslim, memperkenalkan rancangan kebijakan ‘Pasar 1001 Malam’, sebuah konsep yang memanfaatkan aset-aset pemerintah yang selama ini menganggur.
“Banyak aset publik yang tidur dan belum produktif. Melalui ‘Pasar 1001 Malam’, kami ingin mengubah aset itu menjadi ruang promosi dan transaksi bagi UMKM,” jelas Muslim.
Kebijakan tersebut selaras dengan amanat PP No. 7 Tahun 2021 yang mengatur kewajiban penyediaan 30% area komersial di infrastruktur publik untuk UMKM. Kemenko PM juga telah berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Surabaya guna mengidentifikasi aset kota yang dapat diaktifkan melalui program ini.
Setelah agenda FKP, rombongan Kemenko PM melanjutkan kegiatan “Belanja Masalah” dengan berdialog bersama guru dan siswa di SMKN 10 Surabaya. Kehadiran mereka bertujuan memetakan kesiapan pendidikan vokasi dalam menjawab kebutuhan dunia industri dan menyiapkan calon pekerja migran yang kompetitif melalui program SMK Go Global.
Leon menyebut, siswa SMK adalah salah satu penopang masa depan ekonomi Indonesia. “Masukan dari guru dan siswa hari ini membuka mata kami mengenai gap antara kurikulum, sarana pendidikan, dan kebutuhan industri. Kami ingin memastikan lulusan SMK bukan hanya siap kerja, tapi mampu bersaing di level internasional,” tegasnya.
Menutup rangkaian kegiatan di Surabaya, Leon menekankan pentingnya menjembatani kebijakan pusat dengan eksekusi di daerah.
“Tujuan kami satu: memastikan setiap kebijakan berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar asumsi. Model dialog partisipatif seperti ini akan menjadi cetak biru kerja kami ke depan,” pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto