Gebrakan PMII Surabaya: Bedah Ambivalensi KUHP Baru Langsung di Gedung Rakyat

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Surabaya menyelenggarakan Sarasehan Hukum dengan tema "Ambivalensi KUHP dan KUHAP Baru: Wajah Baru Sistem Hukum Pidana Indonesia" di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Surabaya pada hari Kamis (8/1/2026) 

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029 Muhammad Saifuddin menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menyatakan bahwa penggunaan fasilitas gedung rakyat oleh mahasiswa menunjukkan bahwa DPRD Kota Surabaya adalah milik bersama masyarakat. 

Baca Juga

PC PMII Sampang Khidmat 2023-2024 Resmi Dilantik, Fokus Pemetaan Kader

"Kita mengapresiasi teman-teman mahasiswa yang memanfaatkan gedung ini untuk membahas kajian KUHP dan KUHAP baru, hal ini sangat luar biasa," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Saifuddin juga mengungkapkan bahwa gedung DPRD Kota Surabaya akan dibuka seluasnya untuk kegiatan kemasyarakatan dan kepemudaan. 

Ini merupakan ketiga kalinya ruang paripurna digunakan untuk kegiatan semacam itu. Ia juga mengingatkan pentingnya mahasiswa untuk bersikap kritis dan memahami substansi dari pembaruan regulasi pidana tersebut.

Baca Juga

PMII Minta Parpol di Sampang Tak Calonkan Anggota Dewan yang Minim Gagasan

"Kami berkomitmen menerima permintaan penggunaan gedung dari siapapun, baik mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, maupun kelompok muda lainnya. DPRD tidak hanya berbicara, tapi juga perlu mendengar saran dan kritik untuk perbaikan bersama," tegasnya.

Pada sarasehan, Dr. Lutfi, dosen hukum Universitas Airlangga, menyampaikan berbagai pemaparan terkait perkembangan hukum, termasuk mengenai hukum adat yang perlu dimasukkan dalam peraturan daerah serta klarifikasi terkait legal standingnya.

Editor : Arif Ardliyanto