Hasto Tegaskan Peran PDIP sebagai Penyeimbang Demokrasi dalam Sistem Presidensial

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP akan menjalankan peran sebagai kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan karakter sistem presidensial yang dianut Indonesia. Menurutnya, sistem presidensial hanya akan bekerja efektif apabila ditopang oleh penyederhanaan partai politik di parlemen.

Baca Juga

Hasto Hadapi Kasus dengan Tenang, Penuhi Panggilan KPK dan Ngaku Sudah Pelajar Hak Sebagai Tersangka

Hasto menjelaskan bahwa dalam sistem presidensial seperti di Amerika Serikat, efektivitas pemerintahan ditopang oleh sedikitnya jumlah partai yang memiliki kursi signifikan. "Sistem presidensial tidak akan efektif kalau partainya terlalu banyak. Di Amerika saja hanya dua partai besar yang memegang mayoritas di parlemen," ujarnya, Sabtu (17/1/2026).

Meski demikian, ia menegaskan kebebasan pembentukan partai politik tetap terjamin, namun syarat ambang batas parlemen (parliamentary threshold) maupun pengaturan fraksi diperlukan sebagai bagian dari penataan sistem politik nasional. “Penataan sistem politik harus diikuti dengan penegakan sistem hukum yang berkeadilan,” kata Hasto.

Hasto menekankan bahwa Indonesia bukan negara dengan sistem parlementer yang mengenal batas tegas antara ruling party dan opposition party. Karena itu, PDIP memposisikan diri bukan sebagai oposisi, melainkan penyeimbang.

Baca Juga

Kaesang Maju Pemilihan Wali Kota Depok, PDI Perjuangan Siapkan Sekolah Pemimpin

“Baik yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar, semuanya terikat pada Pancasila dan konstitusi. Hal-hal yang sesuai ideologi dan kepentingan rakyat, kita dukung. Yang berbeda, kita sampaikan opsi alternatif,” tegasnya.

Menurut Hasto, PDIP terus merumuskan berbagai alternatif kebijakan strategis. Antara lain, kedaulatan pangan sebagai basis ketahanan nasional. Konsep pertahanan geopolitik ala Bung Karno, yang berorientasi pada kekuatan laut dan udara sesuai karakter geografis Indonesia.

Visi Indonesia sebagai kekuatan besar dari Samudra Hindia menuju Pasifik, sebagaimana dicita-citakan Bung Karno. “Perbedaan-perbedaan konsep ini bisa dikomunikasikan lewat praktek di parlemen. Demokrasi perlu check and balances, opsi kebijakan, dan kritik,” jelasnya.

Baca Juga

Cara Hasto Puji Gubernur Jawa Timur, Klaim Dekat dengan Khofifah dan Putranya

Hasto juga mengungkap pendekatan PDIP dalam merumuskan desain Pilkada yang berbiaya murah dan bebas politik uang. Menurutnya, seluruh langkah PDIP didukung riset internal.

Konsep tersebut mencakup gotong royong partai sehingga tidak hanya calon yang bekerja sendiri. Pengawasan ketat untuk memastikan tanpa mahar politik. Penguatan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penegakan hukum. “Ini satu konsep ideologis yang dijabarkan secara teknokratik,” tutur Hasto.

Di akhir penjelasannya, Hasto menegaskan komitmen PDIP dalam menjaga mekanisme pemilu langsung sebagai sarana rakyat menentukan kepemimpinan nasional. “Gagasan PDIP menempatkan rakyat sebagai hakim tertinggi melalui pemilu langsung. Fungsi penyeimbang akan tetap berjalan,” katanya.

Editor : Arif Ardliyanto