Wali Kota Maidi Kena OTT KPK, Gerindra Sebut Status Kader Belum Resmi
Rabu, 21 Januari 2026 | 14:48 WIB
-
Lukman Hakim
Khofifah menjelaskan, keputusan ini berlandaskan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 65 dan Pasal 66. Selain itu, kebijakan ini merujuk pada Radiogram Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI dan rilis resmi KPK mengenai penahanan Maidi.
Baca Juga
Berkas Belum Rampung, KPK Perpanjang Penahanan Eks Menag Gus Yaqut 30 Hari ke Depan
“Langkah ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuannya agar pemerintahan daerah tetap stabil dan profesional. Pelayanan masyarakat tidak boleh terhenti dalam kondisi apapun,” tegas Khofifah.
Editor: Arif Ardliyanto
Kota Surabaya
13 hari lalu
AH Thony Buka Suara Soal Perombakan Pengurus DPC Gerindra Surabaya
Jatim
1 bulan lalu
Gerindra Kuasai Elektabilitas Jatim, Demokrat Mulai Mengejar
News
9 bulan lalu
Blunder, Langkah Armuji Minta Maaf ke Ormas Tuai Kritik
Jatim
2 tahun lalu
KLB Gerindra Tetapkan Prabowo Maju di Pilpres 2029, Spekulasi Berakhir!
News
2 tahun lalu
Golkar Ajak Gerindra Koalisi di Pilkada Jombang Usung Gus Hans
Kota Surabaya
2 tahun lalu
Eri-Armuji Ketar-Ketir, Gerindra-PSI Bentuk Koalisi Indonesia Maju Siapkan Calon di Pilwali Surabaya
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News
5 jam lalu
Sutradara Beautiful Pain Ungkap Realita Perempuan yang Sulit Bersuara di Tengah Ketidakadilan
News
7 jam lalu
Pernah Jadi Korban Bullying, Remaja Surabaya Bangkit Lewat Karate Kyokushinkai
News
10 jam lalu
Pemprov Jatim Gelontorkan Rp50 Miliar untuk 50.000 Murid SMA, SMK, dan SLB
News
12 jam lalu
Dokter Ungkap Kebiasaan yang Perlu Dijaga agar Kulit Tetap Sehat
News
13 jam lalu
Diiringi Sungkem Orang Tua dan Atraksi Budaya, Irjen Pol Dekananto Resmi Pimpin Polda Jatim
News
13 jam lalu