Wali Kota Maidi Kena OTT KPK, Gerindra Sebut Status Kader Belum Resmi
Rabu, 21 Januari 2026 | 14:48 WIB
Lukman Hakim 
Khofifah menjelaskan, keputusan ini berlandaskan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 65 dan Pasal 66. Selain itu, kebijakan ini merujuk pada Radiogram Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI dan rilis resmi KPK mengenai penahanan Maidi.
Baca Juga
BREAKING NEWS: KPK Panggil Billy Beras Terkait Korupsi Pembangunan Rel Kereta di Jawa Timur
“Langkah ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuannya agar pemerintahan daerah tetap stabil dan profesional. Pelayanan masyarakat tidak boleh terhenti dalam kondisi apapun,” tegas Khofifah.
Editor : Arif Ardliyanto
Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!
Follow
Artikel Terkait
News
13 hari lalu
Blunder, Langkah Armuji Minta Maaf ke Ormas Tuai Kritik
Jatim
11 bulan lalu
KLB Gerindra Tetapkan Prabowo Maju di Pilpres 2029, Spekulasi Berakhir!
Kota Surabaya
1 tahun lalu
DPRD Surabaya Lantik 50 Anggota Baru, PDI Perjuangan Dominasi dengan 11 Kursi Disusul Gerindra
News
2 tahun lalu
Golkar Ajak Gerindra Koalisi di Pilkada Jombang Usung Gus Hans
Kota Surabaya
2 tahun lalu
Eri-Armuji Ketar-Ketir, Gerindra-PSI Bentuk Koalisi Indonesia Maju Siapkan Calon di Pilwali Surabaya
Kota Surabaya
2 tahun lalu
Drama Kursi DPRD Surabaya, Dapil 3 PDI Perjuangan Unggul, Gerindra, PSI hingga Golkar Satu Kursi
Berita Terkini
News
2 jam lalu
Dihadiri SBY dan AHY, Demokrat Jatim Gelar Retret di Surabaya
Lifestyle
4 jam lalu
Bos Baba Rafi Sebut Keberlanjutan Jadi Tantangan Utama Industri Waralaba
News
4 jam lalu
Wali Kota Maidi Kena OTT KPK, Gerindra Sebut Status Kader Belum Resmi
News
8 jam lalu
Puluhan Klub Voli Jatim Berebut Juara di Kejurprov U-18 Tulungagung
News
8 jam lalu
Wali Kota Maidi Ditahan KPK, Khofifah Tunjuk Bagus Panuntun Jadi Plt Wali Kota Madiun
Kota Surabaya
10 jam lalu
Kuota Beasiswa Pemkot Surabaya Dinilai Belum Ideal, Mahasiswa PTS Masih Banyak Kesulitan Biaya