​Wali Kota Maidi Kena OTT KPK, Gerindra Sebut Status Kader Belum Resmi

​MADIUN, iNewsSurabaya.id – Pasca-operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Madiun, Maidi, DPC Partai Gerindra Kota Madiun memberikan klarifikasi terkait status keanggotaan Maidi di partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut.

​Ketua DPC Gerindra Kota Madiun, Bambang Wahyudi, membenarkan bahwa Maidi memiliki keinginan kuat untuk bergabung dan memimpin Gerindra di tingkat daerah. Namun, ia menegaskan bahwa proses tersebut hingga kini belum tuntas secara administratif.

Baca Juga

Miris! 28 Kepala Daerah di Jatim Terjerat Kasus Korupsi Selama Periode 2004-2025

​"Pak Maidi memang berkeinginan mendaftar sebagai kader Gerindra, bahkan sudah mengikuti fit and proper test untuk posisi Ketua DPC Gerindra Kota Madiun," ujar Bambang, Rabu (21/1/2026).

Meskipun telah mengikuti sejumlah tahapan seleksi internal, Bambang menegaskan bahwa Partai Gerindra belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) maupun Kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama Maidi.

​"Sampai detik ini, partai belum mengeluarkan SK dan prosesnya belum selesai. Artinya, Pak Maidi belum secara resmi menjadi kader Gerindra karena belum memiliki KTA," tegasnya.

Baca Juga

Dua Legislator PDI Perjuangan Jatim Mundur, Satu Terjerat Kasus Korupsi, Satu Terseret Isu Narkoba

Bambang juga meluruskan status dukungan partai pada kontestasi politik sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa meski Gerindra menjadi salah satu pengusung utama Maidi di Pilkada, hal itu tidak secara otomatis menjadikannya kader resmi partai.

​"Memang dalam Pilkada kemarin beliau diusung oleh Gerindra dan PSI. Namun, status formalnya sebagai kader Gerindra hingga saat ini belum terdaftar resmi," pungkas Bambang.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa resmi menunjuk Wakil Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, Rabu (21/1/2026). Langkah cepat ini diambil untuk menjamin roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Madiun tetap berjalan normal.

Baca Juga

KPK Tetapkan 21 Tersangka Kasus Suap Hibah Pokmas Jatim, Empat Langsung Ditahan, Sinyal Bahaya!

Penunjukan ini merupakan respons atas penetapan status tersangka dan penahanan Wali Kota Madiun, Maidi, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada Senin (19/1/2026) lalu. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Wali Kota Madiun Maidi pada Selasa (20/1/2026) usai ditetapkan menjadi tersangka. 

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Gubernur Jatim Nomor 100.1.4.2/2312/011.2/2026 tertanggal 20 Januari 2026.

Editor : Arif Ardliyanto