Hadapi Inflasi Pangan, Pos Indonesia Perkuat Distribusi dan Digitalisasi Logistik

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - PT Pos Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya dalam mendukung program pemerintah, khususnya penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Komitmen tersebut disampaikan EVP Enterprise Business Pos Indonesia, Dino Aryadi, dalam rangkaian kegiatan GPIPS Wilayah Sumatera 2026 yang digelar di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Baca Juga

Jelang Ramadan, Pos Indonesia Perkuat Spiritualitas Karyawan dan Kepedulian Sosial

Dino mengatakan Pos Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran distribusi pangan dan memperkuat konektivitas antar wilayah melalui jaringan logistik yang menjangkau seluruh Indonesia.

“Dengan kekuatan jaringan, SDM, serta infrastruktur logistik hingga pelosok Tanah Air, Pos Indonesia siap mendukung kelancaran arus komoditas pangan dan membantu menjaga stabilitas harga,” ujarnya, Jumat (13/12/2026).

Dia menjelaskan tantangan pengendalian inflasi pangan semakin kompleks, mulai dari dampak perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga karakteristik pasokan yang bersifat musiman. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, BUMN logistik, serta pelaku usaha dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan.

Baca Juga

Pos Indonesia Kejar Target Penyaluran BLTS 18,1 Juta KPM

Keterlibatan Pos Indonesia dalam GPIPS, lanjut Dino, merupakan bentuk kontribusi nyata sebagai BUMN logistik nasional dalam mendukung agenda strategis pemerintah.

“Kami berkomitmen memastikan distribusi komoditas pangan berjalan efisien, cepat, dan tepat sasaran. Optimalisasi layanan, dukungan armada, serta digitalisasi logistik menjadi fokus kami untuk memperkuat rantai pasok,” katanya.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, menyampaikan bahwa GPIPS dirancang sebagai pendekatan menyeluruh untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui tiga strategi utama, yakni peningkatan produksi, kelancaran distribusi, dan penguatan sinergi pusat–daerah.

Dia mengungkapkan inflasi nasional pada 2025 tercatat sebesar 2,92 persen (yoy), masih berada dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1 persen. Namun pada Januari 2026, inflasi meningkat menjadi 3,55 persen (yoy), terutama dipicu kelompok pangan bergejolak.

“Upaya pengendalian inflasi pangan harus terus diperkuat agar tetap berada pada kisaran 3–5 persen,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menekankan pentingnya inovasi digital dalam memperkuat ekosistem pangan daerah, seperti penggunaan platform SiBenih dan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) untuk meningkatkan produksi dan distribusi pangan.

Kegiatan GPIPS juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPIP–TPID Wilayah Sumatera yang menghasilkan tiga kesepakatan strategis, yakni stabilisasi harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), antisipasi dampak cuaca ekstrem, serta percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana.

Selain itu, digelar pula temuwicara bersama petani dan pelaku UMKM, penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian, business matching antara perbankan dan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk komoditas Kerja Sama Antar Daerah (KAD).

Editor : Arif Ardliyanto