Pertumbuhan Ekonomi Positif, Soekarwo Wanti-Wanti Risiko Kesenjangan

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Gubernur Jawa Timur (Jatim) periode 2009–2019, Soekarwo, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11 persen pada 2025 menjadi momentum penting bagi penguatan ekonomi nasional. 

Namun, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak hanya dilihat dari angka makro, melainkan juga dari dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

Baca Juga

Usut Dugaan Korupsi DABN, Kejati Jatim Buka Peluang Periksa Soekarwo

“Pertumbuhan 5,11 persen menunjukkan ketahanan ekonomi kita di tengah ketidakpastian global. Ini capaian yang patut disyukuri,” ujar Soekarwo dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026).

Selain pertumbuhan yang relatif solid, Indonesia juga mencatatkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang untuk pertama kalinya menembus 5.000 dolar AS per tahun. Menurut Soekarwo, angka tersebut menandai pergeseran struktur ekonomi menuju fase yang lebih matang dan berpotensi memperluas kelas menengah.

Namun demikian, ia mempertanyakan sejauh mana pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok bawah dan rentan. “Ukuran keberhasilan pembangunan tidak berhenti pada statistik makro. Yang lebih penting adalah apakah daya beli rakyat ikut menguat,” tegasnya.

Baca Juga

Soekarwo Dinilai Mampu Dongkrak Elektabilitas Partai Golkar

Soekarwo menjelaskan, daya beli merupakan indikator substantif karena berkaitan langsung dengan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan. Dalam struktur ekonomi Indonesia, konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDB.

“Kalau daya beli melemah, permintaan domestik ikut turun. Padahal, konsumsi adalah fondasi utama pertumbuhan ekonomi kita,” katanya.

Ia menyoroti struktur ketenagakerjaan nasional yang masih didominasi sektor informal dengan pendapatan tidak tetap dan perlindungan sosial terbatas. Dalam kondisi tersebut, kenaikan harga pangan, energi, atau transportasi dapat dengan cepat menggerus kemampuan konsumsi masyarakat.

Baca Juga

Pakde Karwo Diperiksa KPK, Diduga Terkait Pencairan Bantuan Keuangan Pemprov Jatim

Karena itu, menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus dibarengi kebijakan yang memperkuat daya beli secara inklusif agar tidak memperlebar kesenjangan.

“PDB per kapita naik belum tentu distribusi pendapatan membaik. Tanpa kebijakan yang tepat, kesenjangan justru bisa melebar,” ujarnya.

Soekarwo menegaskan, peran negara sangat penting dalam memastikan pertumbuhan berjalan sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Ia juga menilai arah pembangunan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang menekankan penguatan ekonomi domestik, kemandirian pangan, energi, dan industri nasional sebagai langkah strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi.

Untuk menjaga daya beli masyarakat secara berkelanjutan, Soekarwo mengusulkan sejumlah langkah strategis. Pertama, penciptaan lapangan kerja produktif melalui belanja pemerintah yang berorientasi pada kegiatan padat karya dan penguatan ekonomi desa. Kedua, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui perbaikan sistem logistik dan efisiensi rantai pasok.

Editor : Arif Ardliyanto