WFH ASN Resmi Berlaku, Strategi Pemerintah Tekan Konsumsi Energi

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pemerintah mulai memberlakukan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026. Langkah ini untuk menekan konsumsi energi nasional di tengah ketidakpastian harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah. ​

Kebijakan ini berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah pusat, Pemerintah Kota Surabaya (setiap Jumat), serta ASN Pemprov Jatim (setiap Rabu). Sektor swasta pun diimbau melakukan hal serupa melalui Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/6/HK.04/III/2026.

Baca Juga

Dindik Jatim Kaji WFH ASN, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Jadi Prioritas

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut perbedaan jadwal didasarkan pada strategi efisiensi energi, khususnya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) kendaraan pribadi.

Emil menjelaskan, penentuan Pemprov Jatim di hari Rabu bukan tanpa alasan. Penetapan itu didasari pola mobilitas masyarakat di mana hari Jumat justru ada potensi peningkatan aktivitas perjalanan.

"Kalau Jumat ada kecenderungan meningkatkan keinginan untuk bepergian. Sementara strategi banyak negara saat ini adalah menekan konsumsi BBM di tengah konflik global yang berdampak pada energi," jelasnya, Kamis (2/4/2026).

Baca Juga

Tantangan Menjadi Leader di Era Hybrid Work

Emil juga menekankan bahwa WFH bukan berarti hari libur. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memastikan kinerja ASN tetap berjalan optimal dengan pengawasan ketat, termasuk melalui sistem absensi digital.

"Sudah ada cara-cara untuk memastikan ini benar-benar bekerja, bukan libur," tandas Mantan Bupati Trenggalek ini.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan akan mengikuti arahan pemerintah pusat terkait kebijakan WHF yang diterapkan setiap hari Jumat. "Kalau saya ke pemerintah pusat ya. Kalau pemerintah pusat ikut WFH-nya Jumat ya kami akan ikut Jumat," kata Eri. 

Baca Juga

Anggota dan Pegawai DPR RI Terpapar Covid-19

Sementara itu, ​kebijakan WFH ini mendapat dukungan dari pengamat kebijakan publik, Bonti Wiradinata. Ia menilai kebijakan ini jauh lebih aman secara ekonomi dan politik dibandingkan opsi menaikkan harga BBM subsidi yang berisiko memicu inflasi tinggi.

​“Pemerintah terlihat memilih jalur demand management. Penurunan beban listrik di gedung perkantoran di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan diprediksi mencapai 15-20 persen, yang sekaligus mengurangi beban puncak PLN,” ujar Bonti, Kamis (2/4/2026).

​Bonti memaparkan data bahwa sektor transportasi menyumbang 46 persen dari total konsumsi energi final. Dengan asumsi 20-30 persen tenaga kerja melakukan WFH, potensi penghematan energi akan terjadi pada dua titik utama: operasional gedung dan konsumsi bahan bakar kendaraan.

​Senada dengan Bonti, pakar kebijakan publik Kristian Widya Wicaksono memandang WFH satu hari dalam sepekan sebagai langkah rasional yang tidak akan mengganggu kinerja organisasi. Pengalaman pandemi COVID-19 membuktikan bahwa model kerja hybrid justru bisa meningkatkan efisiensi.

​“Ini adalah intervensi sisi permintaan tanpa menambah beban fiskal. Tantangannya hanya pada kesiapan digital dan pengawasan kinerja. Namun, karena hanya satu hari dalam seminggu, potensi gangguan layanan publik relatif minim, apalagi sektor esensial tetap dikecualikan,” kata Kristian.

Editor : Arif Ardliyanto