PSSI Ingatkan PLT Asprov Jatim, Fokus Siapkan Kongres dan Minta Hindari Kebijakan Baru

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Polemik yang terjadi di tubuh Asprov PSSI Jawa Timur kini mendapat perhatian serius dari PSSI. Federasi menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap statuta, khususnya terkait batas kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) dalam menjalankan organisasi.

Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menekankan bahwa seluruh mekanisme organisasi telah diatur secara tegas dalam statuta serta surat edaran resmi federasi. Karena itu, PLT tidak diperkenankan mengambil langkah di luar kewenangan yang telah ditetapkan.

Baca Juga

Panas! PSSI Jatim Ditekan Gelar Kongres, Ribuan Massa Disiapkan Protes Berangkat ke Jakarta

“Kewenangan PLT sudah jelas dalam statuta. Mereka tidak boleh membuat kebijakan yang melanggar aturan,” ujarnya.

Menurut Yunus, peran utama PLT adalah menjaga stabilitas organisasi selama masa transisi. Tugas tersebut meliputi menjalankan program yang telah ada sekaligus mempersiapkan pelaksanaan kongres untuk memilih ketua definitif.

Ia menegaskan, PLT tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan program baru. Namun, jika dibutuhkan tambahan personel demi kelancaran organisasi, hal itu tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan statuta.

Selain itu, Yunus juga mengingatkan bahwa masa jabatan pengurus dalam statuta PSSI dibatasi maksimal tiga periode. Aturan ini penting untuk memastikan proses regenerasi berjalan sehat dan tata kelola organisasi tetap terjaga.

“Penunjukan PLT adalah kewenangan PSSI. Tapi tugas utamanya memastikan organisasi tetap berjalan dan segera menyiapkan kongres,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa PLT tidak boleh bersikap pasif. Dalam masa transisi, mereka dituntut tetap aktif menjalankan program yang telah dirancang sebelumnya agar pembinaan sepak bola di daerah tidak terhenti.

“PLT wajib melanjutkan program yang sudah ada, termasuk kebutuhan organisasi selama masa transisi,” lanjutnya.

Meski demikian, statuta juga memberi ruang bagi PLT untuk melakukan penyesuaian organisasi jika diperlukan, termasuk memperbarui struktur kepengurusan. Namun, langkah tersebut harus tetap berlandaskan aturan yang berlaku.

“Kalau memang dibutuhkan demi kepentingan sepak bola, pembaruan perangkat organisasi itu sah sepanjang mengacu pada statuta,” katanya.

Polemik di internal Asprov PSSI Jawa Timur sendiri mencuat akibat perbedaan pandangan mengenai batas kewenangan PLT. Situasi ini memicu kekhawatiran akan terganggunya agenda pembinaan dan kompetisi sepak bola di tingkat daerah.

Sejumlah pihak berharap PSSI pusat dapat memastikan proses transisi berjalan kondusif. Selain itu, percepatan pelaksanaan kongres dinilai menjadi langkah krusial untuk menghadirkan kepengurusan definitif yang lebih solid dan mampu membawa sepak bola Jawa Timur ke arah yang lebih baik.

Editor : Arif Ardliyanto