Demi Penelitian HIV/AIDS, Dokter Senior Surabaya Rela Gadai Rumah hingga Terseret Sengketa

Permasalahan semakin rumit ketika rumah yang dijadikan agunan dilelang dan dimenangkan oleh Supianto Wijaya yang disebut juga memiliki keterkaitan dengan perusahaan penerima pengalihan hak tagih tersebut.

Pihak kuasa hukum menilai proses lelang menyisakan persoalan hukum karena saat itu masih terdapat perkara yang berjalan di Pengadilan Negeri Surabaya. Selain itu, nilai rumah disebut mencapai sekitar Rp7 miliar, jauh di atas pokok utang awal.

“Sempat ada calon pembeli yang siap membeli rumah senilai Rp7 miliar. Tapi prosesnya tidak berjalan karena muncul perbedaan pembagian hasil penjualan,” kata Rio.

Menurutnya, kliennya sempat diminta memenuhi kewajiban hingga Rp4,5 miliar. Bahkan dalam proses negosiasi muncul permintaan pembagian hasil penjualan rumah yang memicu perselisihan baru.

Kini rumah tersebut dikabarkan kembali dijaminkan ke BPR Kirana Indonesia dengan nilai yang belum diketahui secara pasti.

Rio berharap Komisi B DPRD Surabaya dapat membantu memediasi persoalan tersebut agar kliennya memperoleh jalan keluar yang lebih adil.

Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan Surabaya, Prima, mengaku tidak mengetahui adanya penelitian resmi terkait pengembangan obat HIV/AIDS yang disebut dalam pengaduan tersebut.

Menurut Prima, penelitian kesehatan resmi umumnya berada di bawah Kementerian Kesehatan maupun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Penelitian yang melibatkan fasilitas kesehatan di Surabaya juga harus melalui proses perizinan tertentu.

“Kalau penelitian yang melibatkan masyarakat atau fasilitas kesehatan memang harus ada izin terlebih dahulu,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, M. Machmud, mengaku awalnya mengira pengaduan tersebut berkaitan dengan investasi kesehatan bermasalah di Surabaya. Namun setelah dilakukan pendalaman, kasus itu ternyata murni persoalan utang piutang pribadi.

“Awalnya kami kira investasi kesehatan yang macet. Setelah dijelaskan ternyata ini persoalan kredit pribadi yang digunakan untuk penelitian,” kata Machmud.

Karena dinilai tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi B, pengaduan tersebut akhirnya tidak dapat ditindaklanjuti lebih jauh oleh DPRD Surabaya.

Meski demikian, kisah Wiwiek Indriyani menjadi gambaran bagaimana mimpi besar di bidang kesehatan bisa berubah menjadi tragedi pribadi. Penelitian yang awalnya diharapkan memberi manfaat bagi banyak orang justru berujung pada hilangnya rumah dan panjangnya sengketa hukum yang masih berjalan hingga kini.

Editor : Arif Ardliyanto