Tekan Pengangguran Jadi 3,55 Persen, Pemprov Jatim Dapat Insentif Fiskal Rp3 Miliar
YOGYAKARTA, iNewsSurabaya.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) memperoleh insentif fiskal sebesar Rp3 miliar dari pemerintah pusat atas keberhasilan menjalankan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pemprov Jatim sendiri meraih penghargaan Terbaik I Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6/2026). Penghargaan diserahkan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.
Khofifah mengatakan, keberhasilan menurunkan angka pengangguran merupakan hasil sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, hingga lembaga pendidikan.
“Alhamdulillah, Jatim mendapatkan apresiasi atas keberhasilan menurunkan angka pengangguran. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen, termasuk dunia usaha dan dunia industri,” ujar Khofifah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen, turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3,61 persen. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada level 4,68 persen.
Dalam lima tahun terakhir, tingkat pengangguran di Jatim menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dari 5,17 persen pada Februari 2021 menjadi 3,55 persen pada Februari 2026.
Khofifah menilai, salah satu faktor penting yang mendorong penurunan pengangguran adalah semakin kuatnya keterhubungan antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja.
“Penurunan pengangguran lulusan SMK cukup signifikan. Ini menunjukkan program link and match antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri berjalan semakin efektif,” katanya.
Data BPS menunjukkan TPT lulusan SMK di Jatim turun dari 5,87 persen pada Februari 2025 menjadi 5,73 persen pada Februari 2026. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi di Jatim.
Menurut Khofifah, capaian tersebut merupakan hasil berbagai program yang dijalankan Pemprov Jatim, mulai dari penguatan pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kompetensi, program magang industri, hingga perluasan akses penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri.
Saat ini, Jatim telah menjalin kerja sama penempatan tenaga kerja dengan 13 negara tujuan. Pada tahun 2026, sebanyak 4.920 peserta dari 112 SMK dan lembaga kursus serta pelatihan mengikuti program magang dan peluang kerja luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.617 peserta telah lolos seleksi dan memperoleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Selain tingkat pengangguran yang terus menurun, kualitas pasar kerja di Jatim juga menunjukkan tren positif. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat menjadi 74,78 persen atau naik 0,53 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara jumlah penduduk yang bekerja mencapai 24,25 juta orang atau bertambah sekitar 388 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Khofifah menegaskan, insentif fiskal yang diterima akan dimanfaatkan untuk memperkuat program pembangunan sumber daya manusia, pengembangan kewirausahaan, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan ekosistem investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lebih luas. “Kolaborasi dan inovasi harus terus diperkuat agar kesempatan kerja semakin terbuka dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujarnya.
Editor : Arif Ardliyanto