Kejagung Terbitkan Surat Penegasan Terkait Kasus Utang Sampah Pemkot Surabaya Rp104 Miliar

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Direktorat Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menegaskan pemerintah daerah dilarang menggunakan pendapat hukum (legal opinion) sebagai alasan menunda eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Penegasan tersebut tertuang dalam surat nomor B-506/G/Gp.1/05/2026 tertanggal 29 Mei 2026. Surat ini terbit menjawab permohonan penegasan hukum dari kuasa hukum PT Unicomindo Perdana, Robert Simangunsong, terkait sengketa perdata melawan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Baca Juga

Dari Sampah Jadi Produk Bernilai, Siswa Surabaya Didorong Terapkan Ekonomi Sirkular

Kejagung menyatakan legal opinion (LO) hanyalah layanan pandangan hukum yang bersifat tidak mengikat. Dokumen tersebut sama sekali tidak bisa menjadi dasar hukum untuk menghambat eksekusi putusan pengadilan.

"Pendapat hukum merupakan layanan yang tidak mengikat dan sekadar memberi pandangan hukum. Hal ini ditegaskan agar tidak dijadikan instrumen menunda atau menghambat pelaksanaan putusan yang telah inkracht," tulis Kejagung dalam surat tersebut.

Kuasa hukum PT Unicomindo Perdana, Robert Simangunsong menyatakan penegasan Kejagung ini memperjelas kewajiban Pemkot Surabaya.

Baca Juga

Belasan RW di Surabaya Perkuat Pengelolaan Sampah untuk Kejar Predikat ProKlim

Menurutnya, sengketa kontrak kerja sama pengelolaan incinerator (mesin pembakaran sampah) yang berakar sejak 1989 ini sudah inkrah setelah melalui seluruh tahapan peradilan. Dari tingkat pertama hingga Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Secara rinci, putusan tersebut meliputi Putusan PN Surabaya Nomor 649/Pdt.G/2012/PN.Sby, Putusan PT Surabaya Nomor 177/PDT/2014/PT.SBY, Putusan MA Nomor 320 K/Pdt/2016, serta Putusan PK Nomor 763 PK/PDT/2021.

Berdasarkan putusan inkrah tersebut, Pemkot Surabaya wajib membayar ganti rugi sebesar Rp104,24 miiliar kepada PT Unicomindo Perdana.

Baca Juga

Pemkot Surabaya Dapat Peringatan Terakhir soal Pembayaran Utang Sampah Rp104 Miliar

"Kami sudah menerima surat resmi Kejagung. Tidak ada lagi alasan hukum bagi Pemkot Surabaya untuk menunda eksekusi. Kami berharap pemkot segera menjalankan kewajibannya sesuai amar putusan," ujar Robert di Surabaya, Selasa (9/6/2026).

Robert menambahkan, kepatuhan eksekusi ini merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan kepastian hukum. Adapun surat penegasan Kejagung tersebut juga ditembuskan kepada Jamdatun serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Di sisi lain, Pemkot Surabaya memilih mengambil langkah hati-hati demi memastikan setiap rupiah uang rakyat tidak berujung sia-sia. Nilai ganti rugi Rp104,24 miliar dinilai melonjak fantastis jika dibandingkan nilai kontrak awal yang hanya sekitar Rp4,1 miliar.

Baca Juga

Pengendalian Sampah Sungai di Surabaya Dorong Partisipasi Warga dan Ekonomi Sirkular

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan pihaknya tidak ingin mengambil keputusan gegabah yang berpotensi menimbulkan kerugian negara baru.

Terkait perkara tersebut, Eri mengungkapkan bahwa sebenarnya sudah ada legal opinion dari kejaksaan yang menyatakan pembayaran bisa dilakukan, namun dengan syarat yang ketat.

Syarat utamanya adalah penyerahan aset. Gedung, peralatan pembakaran sampah, hingga seluruh sarana pendukung wajib diberikan kepada Pemkot Surabaya dalam kondisi masih layak beroperasi.

Baca Juga

Kuasa Hukum Minta PN Surabaya Eksekusi Utang Sampah Pemkot Rp104 Miliar

“Ini uang besar. Saya tidak ingin ketika dikeluarkan justru menimbulkan kerugian negara. Kalau alatnya tidak ada, bangunannya tidak diserahkan, lalu apa yang kita bayar?” tegas Eri.

Bagi Eri, keputusan ini bukan sekadar urusan hukum, melainkan bentuk tanggung jawab moral kepada warga Surabaya. Ia pun mengaitkan alokasi dana besar tersebut dengan kondisi sosial masyarakat saat ini.

“Masih banyak warga miskin, masih banyak yang membutuhkan. Jadi harus benar-benar hati-hati,” katanya.Guna menghindari risiko hukum di kemudian hari, Pemkot Surabaya berencana untuk kembali meminta pertimbangan serta pendampingan dari berbagai aparat penegak hukum, mulai dari unsur kejaksaan, kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Editor : Arif Ardliyanto