Pengendalian Sampah Sungai di Surabaya Dorong Partisipasi Warga dan Ekonomi Sirkular

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam program penanganan sampah sungai yang didukung United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia dan Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA). 

Program ini difokuskan untuk mengurangi sampah yang masuk ke sungai sebelum bermuara ke laut, sekaligus memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Baca Juga

Belasan RW di Surabaya Perkuat Pengelolaan Sampah untuk Kejar Predikat ProKlim

Koordinator Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) sekaligus Project Manager UNDP Indonesia, Ahmad Bahri Rambe, mengatakan program tersebut lahir dari kebutuhan untuk memperkuat penanganan sampah sungai yang masih menjadi salah satu sumber utama pencemaran laut di Indonesia.

“Ketika kami melihat persoalan sampah sungai masih menjadi pekerjaan rumah yang besar, muncul kebutuhan menghadirkan program yang lebih terstruktur. Saat itu juga masih terdapat berbagai tantangan terkait pembagian kewenangan penanganan sampah di sungai,” ujar Bahri dalam peluncuran Program "Partnership for Preventing the Riverine Plastic Pollution" di Surabaya, Jumat (5/6/2026).

Program ini mulai dirancang pada 2023 bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Selanjutnya, pada April 2024, Pemerintah Indonesia dan UEA menandatangani kerja sama pendanaan, dengan UNDP ditunjuk sebagai pelaksana program di Indonesia.

Baca Juga

Pemkot Surabaya Dapat Peringatan Terakhir soal Pembayaran Utang Sampah Rp104 Miliar

“Ini merupakan dukungan pertama Pemerintah Uni Emirat Arab yang secara khusus diarahkan untuk program penanganan sampah. Kami melihatnya sebagai bentuk kepercayaan internasional terhadap upaya Indonesia mengatasi persoalan sampah,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan lima daerah sebagai lokasi percontohan, yakni Surabaya, Sidoarjo, Solo, Bekasi, dan Bali, dengan total delapan titik intervensi.

Bahri menjelaskan Surabaya dipilih karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan lingkungan. Setelah melalui kajian dan diskusi dengan Pemerintah Kota Surabaya, program difokuskan di Kali Tebu dan Kali Menur.

Baca Juga

Kejagung Terbitkan Surat Penegasan Terkait Kasus Utang Sampah Pemkot Surabaya Rp104 Miliar

“Awalnya kami melihat Kali Mas sebagai lokasi potensial. Namun karena kondisinya sudah relatif bersih, setelah berdiskusi dengan pemerintah kota kami akhirnya memilih Kali Tebu dan Kali Menur yang masih membutuhkan penanganan lebih lanjut,” ujarnya.

Program yang akan berlangsung hingga Juli 2027 tersebut menggandeng sejumlah organisasi mitra untuk melakukan pendampingan masyarakat, pengurangan sampah, serta penguatan sistem pengelolaan lingkungan di kawasan sungai.

Menurut Bahri, pendekatan yang digunakan tidak hanya berorientasi pada pembersihan sungai, tetapi juga membangun sistem yang berkelanjutan melalui kolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah.

Baca Juga

Kuasa Hukum Minta PN Surabaya Eksekusi Utang Sampah Pemkot Rp104 Miliar

“Kami tidak hanya fokus membersihkan sungai, tetapi juga membangun sistem yang berkelanjutan. Ada kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan agar setelah program selesai, sistem pengelolaan sampah tetap berjalan,” katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya M. Fikser mengatakan program kolaboratif tersebut sejalan dengan upaya Pemkot Surabaya dalam menekan pencemaran sampah plastik di sungai.

Ia menjelaskan, sampah yang berhasil diangkat dari sungai tidak langsung dibuang, tetapi dipilah dan dimanfaatkan kembali sehingga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Baca Juga

Utang Sampah Rp104 Miliar Pemkot Surabaya, Komisi B Minta Kepastian Hukum

“Sampah yang diambil dilakukan pemilahan, kemudian disortir, dikemas, dan dijual. Dari kegiatan ini warga mendapatkan manfaat ekonomi karena turut terlibat dalam proses pengelolaannya,” ujarnya.

Untuk mengurangi timbulan sampah dari sumbernya, Pemkot Surabaya juga memperkuat berbagai program pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Kampung Zero Waste dan Program Kampung Iklim (Proklim).

Saat ini produksi sampah di Surabaya mencapai sekitar 1.800 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 ton memiliki nilai ekonomi dan dapat dikelola melalui TPS 3R maupun sektor informal. Sementara sekitar 1.000 ton sampah telah dimanfaatkan sebagai bahan baku pengolahan energi melalui fasilitas gasifikasi.

“Masih ada sekitar 600 ton yang masuk ke landfill. Karena itu kami mendukung pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik agar volume sampah yang dibuang ke TPA bisa semakin berkurang,” jelasnya.

Editor : Arif Ardliyanto