Data Sensus Tak Akurat Dinilai Berisiko Ganggu Perencanaan Pembangunan

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh masyarakat Jatim berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data dan informasi yang benar, lengkap, serta jujur kepada petugas Badan Pusat Statistik (BPS).

Ajakan tersebut disampaikan Khofifah usai mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan BPS Provinsi Jatim di kediamannya di kawasan Jemursari, Surabaya, Rabu (24/6/2026). Pendataan tersebut dipantau langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Provinsi Jatim, Herum Fajarwati, bersama jajaran.

Baca Juga

Penduduk Usia Produktif Jatim 69,28 Persen, Lansia Terus Bertambah

Dalam kesempatan itu, Khofifah mengikuti seluruh tahapan wawancara sesuai mekanisme yang ditetapkan BPS sebagai bagian dari pelaksanaan sensus.

“Mari kita berikan data dan informasi yang benar kepada petugas sensus. Partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan kualitas hasil sensus. Semakin lengkap dan akurat data yang diberikan, semakin besar pula manfaat yang dapat dihasilkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Khofifah.

Menurut Khofifah, keikutsertaannya dalam sensus merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menghadirkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

“Ini menjadi contoh bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang sangat penting dan membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat. Data yang kita berikan hari ini akan menjadi fondasi dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan ke depan,” katanya.

Khofifah menjelaskan, Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali memiliki peran strategis dalam memotret kondisi riil aktivitas ekonomi masyarakat. Data yang dihasilkan akan menjadi pijakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.

“Sensus ekonomi ini dilakukan setiap 10 tahun untuk melihat peta ekonomi masyarakat di Jatim. Data yang valid dan akurat merupakan kunci dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Dengan data yang berkualitas, kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Khofifah menilai kualitas data yang baik juga berperan penting dalam meningkatkan ketepatan berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.

“Kalau kita ingin penyaluran bansos tepat sasaran dan meminimalkan inclusion error maupun exclusion error, salah satu pintu masuknya adalah melalui data yang akurat. Setelah sensus, data tersebut akan diverifikasi dan divalidasi sehingga kualitasnya semakin baik,” ujarnya.

Sensus Ekonomi 2026 sendiri dilaksanakan melalui metode pendataan dari rumah ke rumah (door to door) sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan mencakup seluruh aktivitas usaha nonpertanian guna menghasilkan gambaran komprehensif mengenai struktur dan perkembangan perekonomian nasional.

“Bagi seluruh masyarakat Jatim, saya mohon untuk mendukung pelaksanaan sensus ini dan memberikan keterangan sesuai kondisi yang sebenarnya kepada petugas BPS,” imbau Khofifah.

Sementara itu, Plt Kepala BPS Provinsi Jatim Herum Fajarwati menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Gubernur Khofifah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur karena Ibu Gubernur memberikan dukungan penuh. Di tengah kesibukannya, beliau berkenan menerima petugas sensus. Ini menjadi penyemangat bagi kami dalam menjalankan tugas di lapangan,” ujar Herum.

Ia optimistis masyarakat Jatim akan memberikan data yang jujur dan lengkap sehingga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan sukses.

Editor : Arif Ardliyanto