7.380 Siswa Surabaya Terima Bantuan Pendidikan, Eri Cahyadi Pastikan Anak Miskin Tetap Bisa Sekolah

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali memperkuat komitmennya dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak. Pada tahun ajaran 2026/2027, sebanyak 7.380 siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA) sederajat menerima bantuan pendidikan lengkap, mulai dari perlengkapan sekolah hingga bantuan biaya pendidikan bulanan bagi siswa sekolah swasta.

Program tersebut menyasar pelajar dari keluarga miskin, prasejahtera, anak yatim maupun piatu, serta warga yang masuk kelompok kesejahteraan desil 1 hingga 5 sesuai Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 80 Tahun 2025.

Baca Juga

Siswa Surabaya Siap Go International, Sekolah Ini Gandeng Institusi Tertua Singapura

Bantuan diserahkan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Gelanggang Remaja Surabaya, Jumat (10/7/2026).

Sebanyak 7.380 siswa SMA/SMK/MA di Surabaya menerima bantuan pendidikan 2026 dari Pemkot. Selain seragam sekolah, siswa swasta mendapat bantuan Rp350 ribu per bulan. Foto ist

Selain paket perlengkapan sekolah berupa seragam putih abu-abu, seragam pramuka, sepatu, dan kaus kaki, Pemkot Surabaya juga memberikan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp350 ribu setiap bulan kepada siswa SMA, SMK, dan MA swasta.

Menurut Eri Cahyadi, kebijakan tersebut merupakan langkah nyata pemerintah dalam memastikan tidak ada anak Surabaya yang terpaksa berhenti sekolah hanya karena kendala biaya.

Baca Juga

Bawa Nama Kota di Tingkat Nasional, Ratusan Mahasiswa dan Siswa Surabaya Dapat Penghargaan Khusus

"Hari ini kami menyerahkan bantuan beasiswa sekaligus paket seragam sekolah kepada anak-anak Surabaya. Bantuan ini tidak hanya diberikan kepada siswa kelas X, tetapi juga kepada siswa kelas XI dan XII agar mereka juga memiliki seragam baru. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban orang tua sekaligus menambah semangat belajar anak-anak," ujar Eri.

Berbeda dengan program bantuan yang dibatasi kuota, Pemkot Surabaya menerapkan sistem berdasarkan kondisi riil masyarakat. Selama siswa berasal dari keluarga yang masuk kategori desil 1 hingga 5, bantuan akan diberikan tanpa batasan jumlah penerima.

"Kalau jumlah penerimanya bertambah, bantuan juga bertambah. Sebaliknya, kalau berkurang, jumlahnya juga menyesuaikan. Prinsipnya bantuan harus tepat sasaran," tegas Eri.

Baca Juga

Cerita Pilu 4.628 Siswa, Jadi Korban Sistem Zonasi PPDB hingga Belum Daftar Sekolah

Pemkot juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang belum sempat mendaftar pada tahap pertama melalui mekanisme pendaftaran secara daring pada tahap berikutnya.

Eri Cahyadi kembali menegaskan bahwa sekolah negeri di Surabaya tidak diperbolehkan lagi menarik pungutan apa pun setelah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri.

Sementara itu, siswa dari keluarga kurang mampu yang memilih sekolah swasta tetap memperoleh bantuan Rp350 ribu setiap bulan agar tidak terbebani biaya pendidikan.

"Anak-anak yang masuk desil 1 sampai 5 dan bersekolah di sekolah swasta menerima bantuan Rp350 ribu setiap bulan. Dengan adanya bantuan ini, tidak boleh lagi ada pungutan kepada mereka. Ini merupakan bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan sekaligus memastikan seluruh warga Surabaya mendapatkan pendidikan yang layak," katanya.

Di hadapan ribuan siswa, Eri juga mengingatkan agar para pelajar memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya. Ia mengajak generasi muda Surabaya menjauhi tawuran, geng motor, balap liar, hingga berbagai bentuk kenakalan remaja lainnya.

"Belajarlah dengan sungguh-sungguh dan buat bangga orang tua. Tunjukkan bahwa arek Suroboyo bisa menjadi generasi yang membanggakan," pesannya.

Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) Kota Surabaya, Arief Boediarto, menjelaskan sebanyak 8.469 siswa mendaftar program tersebut. Setelah melalui proses verifikasi dan validasi, 7.380 siswa dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.

"Kami memastikan penerima bantuan benar-benar berasal dari keluarga miskin, pramiskin, serta anak yatim dan piatu. Seluruh data telah diverifikasi melalui sistem agar bantuan tepat sasaran," jelas Arief.

Ketua Tim Kerja Kesejahteraan Rakyat Bapemkesra Kota Surabaya, Efi Zuliati, menambahkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan tahun ini telah disempurnakan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya.

Selain sistem yang diperbaiki, besaran bantuan juga naik dari Rp320 ribu menjadi Rp350 ribu per bulan. Dana tersebut dapat digunakan untuk membayar SPP, Lembar Kerja Siswa (LKS), hingga biaya praktik di sekolah swasta.

Sementara siswa sekolah negeri tidak menerima bantuan biaya pendidikan karena tidak lagi dikenakan SPP. Meski demikian, seluruh penerima baru dari sekolah negeri maupun swasta tetap memperoleh paket perlengkapan sekolah berupa seragam, sepatu, dan kaus kaki pada awal program.

Salah satu penerima bantuan, Putri Fellin, siswi kelas XI SMK Rajasa Surabaya, mengaku program tersebut sangat membantu keluarganya sekaligus menjadi motivasi untuk terus bersekolah.

"Alhamdulillah, bantuan ini sangat meringankan beban orang tua. Sekarang saya bisa lebih tenang melanjutkan sekolah," ujarnya.

Putri berharap program bantuan pendidikan tersebut terus berlanjut agar semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu bisa mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya.(adv) 

Editor: Arif Ardliyanto