Usai Kasus Korupsi, Pemkot Surabaya Buka Rekrutmen Dirut KBS Secara Nasional

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka proses seleksi Direktur Utama (Dirut) Kebun Binatang Surabaya (KBS) secara terbuka hingga tingkat nasional.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pengumuman seleksi tidak hanya disebarluaskan di Surabaya maupun Jawa Timur, tetapi juga melalui media nasional agar kesempatan terbuka bagi seluruh kandidat yang memenuhi syarat.

Baca Juga

DPRD Surabaya Desak Evaluasi Tata Kelola BUMD usai Eks Dirut KBS Jadi Tersangka

"Saya berharap bukan hanya di lingkup Surabaya dan Jawa Timur, tetapi seluruh nasional tahu bahwa ada lowongan untuk memimpin BUMD, termasuk KBS," kata Eri saat ditemui usai sidang Paripurna di DPRD Kota Surabaya, Senin (27/7/2026).

Menurutnya, calon Dirut KBS harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satunya memiliki kompetensi di bidang satwa dan konservasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman seleksi.

Eri menegaskan, seluruh pimpinan BUMD memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan anggaran. Karena itu, Pemkot Surabaya memperkuat sistem pengawasan melalui audit independen yang ditunjuk pemerintah kota, bukan dipilih oleh masing-masing BUMD.

Baca Juga

Sepi Peminat, Kursi Direktur Utama KBS Hanya Diperebutkan Tiga Kandidat

“Audit sekarang dilakukan secara independen dan ditunjuk pemerintah kota berdasarkan rekomendasi auditor yang ada di bawah BPK, sehingga lebih netral," ujarnya.

Terkait isu kondisi satwa di KBS yang kembali ramai diperbincangkan, Eri meminta masyarakat tidak hanya melihat foto-foto lama yang beredar di media sosial. 

Ia menegaskan kondisi satwa di KBS saat ini berada dalam pengawasan ketat dan dinilai baik oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Baca Juga

Seleksi Dirut KBS Dilakukan Terbuka

Ia menjelaskan, setiap kematian satwa selalu dievaluasi untuk memastikan penyebabnya, apakah karena faktor usia, penyakit, atau kelalaian. Menurutnya, tidak ada laporan yang menyatakan kematian satwa di KBS terjadi akibat kelalaian pengelola.

"Datang saja ke Kebun Binatang Surabaya. Pengunjungnya sekarang justru lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan KBS dipercaya kementerian untuk program pertukaran dan peminjaman satwa seperti panda merah. Itu tidak mungkin diberikan kalau kondisi kebun binatang tidak baik dan satwanya tidak sehat," tuturnya.

Eri juga menjelaskan bahwa kasus yang saat ini ditangani aparat penegak hukum berawal dari dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan, bukan karena persoalan kesejahteraan satwa.

Baca Juga

DPRD Surabaya Bahas Penyesuaian Tarif Masuk KBS

"Yang saya laporkan adalah soal dividen yang seharusnya ada, tetapi dananya tidak ditemukan. Jadi yang diperiksa adalah pengelolaan keuangannya, bukan karena satwanya," katanya.

Editor : Arif Ardliyanto