Pemkot Surabaya Temukan Pelanggaran Izin Bangunan Kos di Dharmahusada Permai

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Bangunan rumah kos di Komplek Perumahan Dharmahusada Permai Blok V, Surabaya, diduga tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki. 

Temuan tersebut terungkap setelah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya melakukan pemeriksaan fisik bangunan, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga

Pemkot Surabaya Evaluasi Izin Rumah Kos di Dharmahusada Permai

Staf DPRKPP Surabaya, Anugrah, mengatakan hasil pemeriksaan menemukan adanya sejumlah bagian bangunan yang tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan. "Beberapa area bangunan tidak sesuai dengan yang diterbitkan," ujar Anugrah.

Atas temuan tersebut, DPRKPP akan melakukan evaluasi dan meninjau kembali perizinan yang telah dikantongi pemilik rumah kos sebelum menentukan langkah lanjutan.

"Terhadap bangunan yang tidak sesuai tentu harus mengikuti dan mematuhi ketentuan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2026," jelasnya.

Baca Juga

Warga Dharmahusada Permai Tolak Kos-Kosan, Klaim Bertentangan dengan Perda Surabaya

Bangunan rumah kos tersebut sebelumnya menjadi sorotan setelah mendapat penolakan dari warga RW 11 Perumahan Dharmahusada Permai, Kelurahan Mulyorejo, Surabaya. 

Penolakan ditunjukkan melalui pemasangan baliho di pintu masuk perumahan serta pengawalan warga saat proses pemeriksaan oleh Pemkot Surabaya.

Di sisi lain, kuasa hukum pemilik rumah kos, Edy Tarigan, meminta DPRKPP Surabaya melakukan evaluasi secara profesional dan objektif.

Baca Juga

Fasad Eks Toko Nam Surabaya Dibongkar, Pemkot Siapkan Penanda Sejarah

"Kalau terkait ada ketidaksesuaian ataupun persoalan ketinggian bangunan, biar dinas terkait yang lebih kompeten menyampaikan," ujarnya.

Ia menegaskan seluruh dokumen perizinan telah dikantongi kliennya jauh sebelum muncul penolakan dari warga.

"Kalau soal aturan dan perizinan, semuanya sudah kami lengkapi," tegasnya.

Baca Juga

​Polda Jatim Bongkar Jaringan Perakit Mesiu Ilegal, 2 Pemuda Asal Sidoarjo Ditangkap

Sementara itu, kuasa hukum warga, Jozua Poli, menilai bangunan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan hanya memperbolehkan bangunan setinggi tiga lantai, sedangkan kondisi di lapangan mencapai lima lantai.

"Dalam PBG yang lama hanya diizinkan tiga lantai. Faktanya bangunan ini berdiri lima lantai dengan ketinggian sekitar 15 meter," kata Jozua.

Berdasarkan pantauan di lokasi, bangunan tersebut telah dipasangi tanda silang oleh Pemkot Surabaya sebagai penanda adanya dugaan pelanggaran. 

Baca Juga

Oud Soerabaja Hunter, Menyusuri Jejak Bangunan Tua Surabaya

Meski demikian, aktivitas pembangunan masih berlangsung. Sejumlah pekerja terlihat menyelesaikan pekerjaan finishing di bagian dalam bangunan maupun pagar luar.

Jozua berharap proses evaluasi yang dilakukan pemerintah mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 sehingga dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Editor : Arif Ardliyanto