Warga Lansia Hidup Sendiri di Surabaya Masuk Desil 9, Ada Apa dengan Datanya?

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Data desil yang menjadi salah satu acuan dalam pemetaan kondisi sosial ekonomi warga Surabaya kembali mendapat sorotan. Pasalnya, ditemukan warga lanjut usia (lansia) yang hidup seorang diri dengan kondisi ekonomi rentan, tetapi justru tercatat dalam desil 9.

Temuan tersebut mencuat dalam kegiatan reses anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr. Zurohtul Mar’ah, di RT 06 RW 9, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Jumat (2/10/2026) malam.

Ketua RW 9 Tricahyono mengungkapkan adanya warga lansia yang tinggal seorang diri dan menghadapi kondisi ekonomi memprihatinkan. Namun, berdasarkan data yang ada, warga tersebut justru masuk dalam kelompok desil 9.

“Yang jelas fenomena anomali itu terjadi di RW 9. Warga saya yang lansia tunggal itu masuk desil 9. Yang harusnya desil 1 sampai 4 itu masuk ke desil 9. Itu kan anomali, padahal kondisinya memprihatinkan,” kata Tricahyono.

Menurut Tricahyono, perbedaan antara data pemeringkatan dengan kondisi warga di lapangan perlu menjadi perhatian. Ia menilai masyarakat di tingkat lingkungan memiliki pengetahuan lebih dekat mengenai kondisi ekonomi dan sosial warga.

Karena itu, ia mendorong agar proses verifikasi data dilakukan secara lebih menyeluruh dengan melibatkan unsur masyarakat yang bersentuhan langsung dengan warga.

“Kalau memang data itu sudah diverifikasi RT, PKK, KSH, karang taruna dan tokoh masyarakat, tokoh agama, data yang muncul aktual saja, jangan data yang muncul berbeda dengan yang diverifikasi mereka-mereka itu,” tegasnya.

Menanggapi persoalan tersebut, dr. Zurohtul Mar’ah menjelaskan bahwa pemeringkatan desil tidak ditentukan hanya dari besaran pendapatan seseorang.

Menurutnya, terdapat sejumlah indikator sosial ekonomi yang menjadi bahan penilaian. Faktor tersebut antara lain pengeluaran, komposisi keluarga dalam satu rumah, hingga kepemilikan aset.

“Desil itu ada 39 faktor yang dinilai. Jadi tidak hanya pendapatan panjenengan tapi pengeluaran panjenengan, terus kemudian berapa KK di dalam satu rumah itu, aset panjenengan itu ada apa saja,” kata dr. Zurohtul.

Ia menambahkan, data desil pada dasarnya merupakan pemeringkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, data tersebut tidak semestinya dipahami sebagai satu-satunya penentu seseorang mendapatkan bantuan sosial.

“Bantuan sosial yang ada di Surabaya tidak hanya melihat desil. Desil itu hanya pemeringkatan. Tapi kalau pemeringkatan ini tidak pas, ya akhirnya bantuan sosialnya tidak pas,” ujarnya.

Menurut dr. Zurohtul, kondisi faktual masyarakat tetap dapat disampaikan melalui mekanisme musyawarah di tingkat kelurahan. Proses tersebut menjadi ruang untuk memastikan data yang digunakan pemerintah tidak semata-mata bergantung pada hasil pemeringkatan.

Ia pun mendorong keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam proses verifikasi. Mulai dari RT, Kader Surabaya Hebat (KSH), PKK, karang taruna hingga tokoh masyarakat.

Keterlibatan mereka dinilai penting karena para pengurus dan kader di tingkat lingkungan lebih mengetahui perubahan kondisi warga, termasuk ketika sebuah keluarga mengalami penurunan kemampuan ekonomi.

Dengan demikian, data sosial ekonomi yang digunakan dalam penyaluran program pemerintah diharapkan lebih mendekati kondisi sebenarnya.

Persoalan pemeringkatan data tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial. dr. Zurohtul juga menyoroti penggunaan data desil dalam akses beasiswa bagi anak-anak Surabaya.

Ia berharap kebijakan beasiswa pada 2027 tidak hanya menjadikan peringkat desil sebagai pertimbangan utama. Kondisi riil keluarga, menurutnya, juga perlu mendapat perhatian.

“Kami di DPRD Kota Komisi D terutama sudah berkali-kali menginformasikan atau menulis juga sejak bulan April 2026,” katanya.

Menurutnya, kondisi ekonomi keluarga dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu, verifikasi di lapangan menjadi penting agar anak-anak dari keluarga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pendidikan hanya karena posisi desil dalam data.

Sorotan terhadap data desil tersebut pada akhirnya menunjukkan pentingnya mempertemukan data administratif dengan kondisi nyata masyarakat. Akurasi data menjadi bagian penting agar bantuan sosial maupun program pendidikan yang diberikan pemerintah dapat menyasar warga sesuai kebutuhan di lapangan.

Editor: Arif Ardliyanto