DPRD Bongkar 4 Masalah Warga Surabaya, BPJS Nonaktif hingga Ancaman Banjir

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Persoalan layanan kesehatan hingga ancaman banjir masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Keluhan itu kembali muncul dalam reses anggota DPRD Surabaya, yang menjadi ruang bagi warga menyampaikan berbagai masalah yang mereka hadapi sehari-hari.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, meminta Pemkot Surabaya tidak menganggap remeh persoalan mendasar tersebut. Menurutnya, sejumlah keluhan warga membutuhkan penanganan cepat agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Baca Juga

Desil Naik Drastis, Ribuan Warga Surabaya Ajukan Protes, DPRD Soroti Akurasi Data

Aspirasi itu disampaikan warga saat Aning menggelar reses di sejumlah lokasi di daerah pemilihan (dapil) 3 Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan beragam persoalan, mulai dari kepesertaan BPJS Kesehatan, akses layanan medis, lapangan pekerjaan, biaya hidup, hingga kondisi infrastruktur lingkungan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Aning adalah masih adanya warga yang mendapati kepesertaan BPJS Kesehatan mereka berstatus nonaktif ketika membutuhkan pelayanan medis.

Aning menyebut terdapat sekitar 50.000 warga Surabaya yang berdasarkan data pemerintah pusat tercatat memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan nonaktif.

Baca Juga

Tak Perlu ke Pusat Kota, Urus Izin Bisa Dilakukan di Pinggiran

“Data dari pemerintah pusat ada 50.000 warga Surabaya yang BPJS-nya nonaktif. Ini harus diantisipasi, jangan sampai menyebabkan permasalahan yang sampai merenggut nyawa karena keterlambatan penanganan,” kata Aning.

Menurut politisi PKS tersebut, persoalan administrasi kepesertaan tidak boleh menjadi penghambat masyarakat memperoleh layanan kesehatan ketika berada dalam kondisi membutuhkan pertolongan.

Karena itu, dia mendorong Pemkot Surabaya memperkuat sistem pendataan dan langkah antisipasi terhadap warga yang kepesertaannya berpotensi tidak aktif. Upaya tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak baru mengetahui status kepesertaan ketika sudah berada di fasilitas kesehatan.

Baca Juga

Pertamina Patra Niaga Pastikan Pasokan dan Distribusi LPG Non Subsidi Aman untuk Warga Surabaya

Selain masalah kepesertaan BPJS, Aning juga menyoroti pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Dia meminta fasilitas pendukung bagi Kader Surabaya Hebat (KSH) ikut menjadi perhatian Pemkot Surabaya.

Menurut Aning, KSH memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan warga melalui kegiatan dari rumah ke rumah. Salah satu fasilitas sederhana yang dinilai penting adalah alat pengukur tekanan darah atau tensimeter.

“KSH sebagai ujung tombak yang langsung door to door, sehingga sarana pendukung seperti tensi harus menjadi perhatian Dinas Kesehatan. Pelayanan di tingkat masyarakat harus bisa dilakukan dengan cepat dan tidak berbelit-belit,” tegasnya.

Baca Juga

Transaksi Gadai Saat Ramadan Meningkat, Warga Surabaya Ramai-Ramai Gadaikan BPKB Demi Biaya Lebaran

Aning menilai keberadaan fasilitas tersebut dapat membantu kader melakukan pemantauan awal kondisi kesehatan warga. Dengan begitu, persoalan kesehatan tertentu dapat diketahui lebih dini sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.

Persoalan lain yang muncul dalam reses adalah ancaman banjir dan genangan. Warga meminta pemerintah tidak hanya memperbanyak pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan saluran air yang sudah tersedia mendapat perawatan secara berkala.

Aning menilai pemeliharaan drainase menjadi bagian penting dari upaya pengendalian banjir. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah sedimentasi yang menumpuk di saluran air.

Baca Juga

Bantuan untuk Aceh dan Sumatra Terus Mengalir, Donasi Warga Hampir Tembus Rp1 Miliar

Menurut dia, endapan tersebut dapat mengurangi kapasitas saluran dan menghambat aliran air ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.

“Jangan hanya fokus membangun, tetapi normalisasi saluran juga harus diperhatikan. Sedimentasi yang menumpuk menjadi salah satu penyebab banjir di banyak tempat,” ujarnya.

Dia meminta Pemkot Surabaya melakukan pemantauan secara rutin terhadap kondisi saluran air, terutama di kawasan yang selama ini rawan mengalami genangan.

Dalam reses tersebut, persoalan sampah di tingkat kampung juga menjadi salah satu aspirasi masyarakat. Aning menilai pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan penyediaan fasilitas yang mendukung kebersihan lingkungan.

Menurutnya, lingkungan yang tertata tidak hanya bergantung pada pembangunan jalan, saluran atau fasilitas umum, tetapi juga sistem pengelolaan sampah yang berjalan dengan baik di tingkat permukiman.

Warga juga menyampaikan kebutuhan pembangunan maupun perbaikan Balai RT dan Balai RW. Fasilitas tersebut dinilai memiliki peran penting karena menjadi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas pelayanan masyarakat.

Aning mengatakan keberadaan Balai RT dan Balai RW tidak bisa dipandang sekadar sebagai bangunan fisik. Fasilitas tersebut menjadi salah satu titik pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan warga.

“Balai RT dan Balai RW menjadi bagian penting dalam pelayanan publik di tingkat paling bawah. Karena itu, keberadaannya tetap harus diperhatikan dan didukung,” pungkasnya.

Beragam aspirasi yang muncul dalam reses tersebut menjadi catatan bagi Pemkot Surabaya untuk memperkuat pelayanan dasar. Mulai dari memastikan akses kesehatan, mencegah banjir, menjaga kebersihan lingkungan hingga mendukung fasilitas pelayanan di tingkat RT dan RW.

Editor: Arif Ardliyanto