Marak Barang Palsu di Era Digital, Indonesia Gandeng Denmark Perkuat Penindakan

Kerja sama dengan Denmark melalui DKPTO menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan para pemangku kepentingan dalam menghadapi persoalan tersebut. Melalui program SSC, Indonesia berkesempatan mempelajari praktik yang diterapkan Denmark dalam penegakan hukum kekayaan intelektual, baik melalui jalur perdata maupun pidana.

Pembahasan juga mencakup pengawasan barang impor dan ekspor di wilayah perbatasan. Aspek ini dinilai penting karena peredaran produk yang diduga palsu atau melanggar hak kekayaan intelektual tidak hanya berkaitan dengan transaksi di dalam negeri, tetapi juga aktivitas perdagangan internasional.

Kolaborasi Lintas Instansi Jadi Kunci

Selain peningkatan kapasitas, sinergi antarlembaga menjadi perhatian dalam seminar tersebut. Penanganan pelanggaran kekayaan intelektual melibatkan berbagai pihak dengan kewenangan berbeda, sehingga koordinasi diperlukan agar proses pengawasan, penyelidikan, hingga penindakan dapat berjalan efektif.

DJKI, kepolisian, Bea Cukai, kejaksaan, lembaga peradilan, serta mitra internasional diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan pertukaran informasi dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran.

Seminar di Surabaya ini turut menghadirkan narasumber dari Denmark, Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai I, serta perwakilan pelaku usaha pemegang merek. Sejumlah kepala kantor wilayah Kementerian Hukum yang mengikuti Benchmarking Visit on IP Administration juga menghadiri kegiatan tersebut.

Keterlibatan berbagai unsur itu diharapkan dapat memperluas perspektif mengenai pola pelanggaran yang terjadi di lapangan sekaligus mengidentifikasi langkah penanganan yang sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

Di sisi lain, perkembangan platform digital menuntut pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada perdagangan konvensional. Pengawasan terhadap aktivitas jual beli daring, pertukaran informasi, dan pemanfaatan instrumen hukum yang sesuai menjadi bagian dari tantangan yang perlu dijawab.

Melalui forum ini, peserta diharapkan dapat mengidentifikasi praktik baik yang dapat diterapkan di Indonesia, membuka peluang kerja sama lebih lanjut dengan Denmark, serta menyusun rekomendasi konkret untuk memperkuat penegakan hukum kekayaan intelektual lintas instansi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap upaya penguatan perlindungan KI melalui koordinasi bersama DJKI, aparat penegak hukum, instansi terkait, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran pengetahuan, tetapi juga menghasilkan langkah nyata dalam meningkatkan kepatuhan terhadap aturan kekayaan intelektual. Dengan demikian, perlindungan terhadap pemilik hak dapat diperkuat sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih adil di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.

Pada akhir kegiatan, Saiful Sahri menyampaikan apresiasi kepada DKPTO, tim SSC Project, DJKI, dan seluruh panitia yang telah mendukung penyelenggaraan seminar. Kerja sama berkelanjutan antara Indonesia dan Denmark diharapkan dapat membantu memperkuat kapasitas penegakan hukum kekayaan intelektual dalam menghadapi tantangan perdagangan modern.

Editor: Arif Ardliyanto