Salah Data Desil Bikin Lansia Pemulung Surabaya Tak Terima Bansos 3 Tahun? Ini Penjelasan Dinsos

Perubahan tersebut menjadi langkah awal untuk membuka akses bantuan yang sesuai dengan kondisi Sulis. Meski begitu, masuknya seseorang dalam desil 1 tidak serta-merta berarti bantuan langsung diterima karena masih ada tahapan administrasi dan proses penetapan penerima program.

Antiek menjelaskan, Sulis telah diusulkan melalui musyawarah kelurahan (muskel) bersama perangkat setempat. Saat ini, proses pembukaan rekening bank sedang berlangsung sebagai salah satu tahapan untuk memperoleh bantuan PKH.

"Yang bersangkutan juga sudah kita masukkan di dalam muskel bersama dengan para aparat, yang bersangkutan sedang proses pembukaan rekening di Bank untuk mendapatkan bantuan PKH," katanya.

Di luar proses pengajuan PKH, Sulis telah menerima bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan. Penyaluran dilakukan setiap tiga bulan sekali sehingga bantuan yang diterima mencapai 30 kilogram dalam satu tahap distribusi.

"Yang bersangkutan juga sudah mendapatkan bantuan pangan berupa beras 10 kg dalam sebulan dan sudah menerimakan 3 bulan 30 kg," tutur Antiek.

Ketepatan Data Desil Jadi Kunci Penyaluran Bansos

Persoalan desil menjadi perhatian karena pengelompokan kesejahteraan digunakan untuk menggambarkan posisi sosial ekonomi masyarakat. Secara umum, desil 1 merujuk pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil yang lebih tinggi menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih baik.

Dalam penyaluran bansos, ketepatan data menjadi hal penting agar program pemerintah menjangkau masyarakat sesuai kriteria. Kondisi warga yang berubah, perbedaan data administrasi, maupun keterlambatan pemutakhiran dapat menjadi tantangan dalam memastikan bantuan tepat sasaran.

Kasus Sulis memperlihatkan pentingnya verifikasi langsung, terutama ketika informasi dalam sistem administrasi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi warga. Karena itu, pemutakhiran data dan koordinasi antara pemerintah kota, kecamatan, serta kelurahan diperlukan agar warga rentan tidak terlewat dari proses pendataan.

Selain memeriksa kondisi Sulis, rombongan Dinsos Surabaya juga mengunjungi seorang lansia lain yang tinggal seorang diri di kamar kos dan sudah tidak mampu bekerja.

Antiek mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk menentukan bentuk penanganan yang sesuai. Salah satu pilihan yang dipertimbangkan adalah menempatkan lansia tersebut di Griya Werdha agar memperoleh perawatan yang lebih memadai.

"Sehingga kami memastikan dengan Bu Lurah dan Pak Camat yang bersangkutan untuk bisa ditindaklanjuti apakah yang bersangkutan perlu harus dibawa ke Griya Werdha atau bisa tetap di sini," ujarnya.

Menurut Antiek, lansia tersebut selama ini telah menerima bantuan PKH dan bantuan sembako. Pemerintah setempat akan memastikan bantuan yang telah diberikan benar-benar diterima dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

"Karena yang bersangkutan sampai saat ini sudah menerima bantuan berupa PKH dan bantuan sembako. Artinya bantuan itu sudah diterima setiap bulan. Penerimaannya tiga bulan sekali," jelasnya.

Sementara itu, Camat Tegalsari Kenny Pieter Tupamahu menyatakan, pihak kecamatan bersama Kelurahan Kedungdoro akan melakukan pemantauan berkala terhadap warga penerima bantuan sosial.

"Kami dari Kecamatan Tegalsari bersama Kelurahan Kedungdoro, ke depannya kami juga akan melakukan monitoring sehingga memastikan kondisi para klien bisa benar-benar mendapatkan manfaat dengan sebaik-baiknya," kata Kenny.

Pemantauan tersebut, lanjut dia, juga bertujuan memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukannya sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima.

"Barang-barang yang diterima juga tidak diserahkan atau dijualbelikan kepada pihak lain sehingga manfaat yang diterima bisa dipakai untuk keluarga mereka," pungkasnya.

Pembenahan data desil menjadi pekerjaan penting agar penyaluran bansos di Surabaya semakin tepat sasaran. Di tengah proses tersebut, pengawasan dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan warga dengan kondisi ekonomi rentan memperoleh akses bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Editor: Arif Ardliyanto