Jalur Transit Ekspor SDA Diperketat, Indonesia Bidik Tambahan Devisa

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Kebijakan pemerintah melarang ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia melalui negara perantara mendapat dukungan dari Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus mengoptimalkan penerimaan devisa dan pajak negara.

Ketua Umum DPP AMPI, Zigo Rolanda, mendukung instruksi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang meminta seluruh komoditas energi dan mineral dikirim langsung dari Indonesia ke negara tujuan tanpa melalui pelabuhan transit di negara lain.

Baca Juga

461.521 Objek Pajak Manfaatkan Kebijakan Pembebasan Pajak Daerah Jatim Selama Agustus 2026

Zigo menilai kebijakan ekspor langsung menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.

“Barang kita yang punya, kekayaan alam kita yang punya, maka ekspor harus langsung dari Indonesia ke negara tujuan agar pencatatan neraca perdagangan serta penerimaan devisa dan pajak masuk penuh ke kas negara,” ujar Zigo, Selasa (3/11/2026).

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar itu menilai praktik pengiriman komoditas melalui negara perantara berpotensi melemahkan posisi tawar Indonesia, baik secara ekonomi maupun geopolitik.

Baca Juga

Ketua Baznas Jatim Dukung Zakat Jadi Pengurang Pajak Secara Langsung

Ia menegaskan, Indonesia sebagai negara dengan kekayaan SDA melimpah harus memiliki kendali lebih kuat terhadap jalur perdagangan komoditas strategis.

“Jangan biarkan kedaulatan ekonomi kita diatur-atur atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dengan pengiriman langsung, wibawa bangsa terjaga dan nilai tambah transaksi tercatat penuh untuk kesejahteraan 280 juta rakyat Indonesia,” tegasnya.

Selain mendukung kebijakan ekspor langsung, Zigo juga mengapresiasi kebijakan afirmatif yang memberikan prioritas kepada pengusaha daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Baca Juga

Pemprov Jatim Berlakukan Program Pembebasan Pajak Kendaraan Mulai 1 Agustus

Menurutnya, kebijakan tersebut penting agar masyarakat di daerah penghasil tambang tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi di wilayahnya.

Zigo juga mendukung penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk mengendalikan kelebihan pasokan komoditas tambang. Langkah tersebut dinilai penting menjaga stabilitas harga sekaligus keberlanjutan industri pertambangan nasional.

Editor: Arif Ardliyanto