Buruh Hadapi Ancaman PHK, Polda Jatim Perkuat Pengawasan Hukum

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemenuhan hak-hak pekerja menjadi perhatian dalam pertemuan Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Pol Dekananto Eko Purwono dengan pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim di Surabaya, Rabu (4/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Polda Jatim menyatakan kesiapan mendukung penyelesaian persoalan ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum. Salah satu langkah yang didorong yakni pelibatan kepolisian dalam Satuan Tugas (Satgas) PHK yang direncanakan Pemerintah Provinsi Jatim.

Baca Juga

Jatim Masuk Tiga Besar PHK Tertinggi Nasional

Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono meminta personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) untuk terlibat dalam satgas tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat penanganan persoalan pekerja, termasuk laporan terkait dugaan pelanggaran hak-hak buruh.

“Persoalan upah dan PHK memang bukan semata-mata menjadi ranah kepolisian. Namun, Polda Jatim akan berupaya membantu menyelesaikan persoalan buruh, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum,” ujar Dekananto.

Dekananto juga menginstruksikan jajaran Ditreskrimsus yang terlibat dalam Desk Ketenagakerjaan agar merespons cepat setiap laporan pekerja. Menurutnya, komunikasi dengan serikat buruh perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani sesuai kewenangan.

Baca Juga

​Pemprov Jatim Siapkan Mitigasi Soal Ancaman PHK 4.400 Pekerja

Selain ancaman PHK, pertemuan tersebut turut membahas pemenuhan hak pesangon dan persoalan penetapan upah minimum 2027 yang dijadwalkan pada 21 November 2026.

Ketua DPW KSPI Jatim Jazuli menyampaikan sejumlah aspirasi pekerja, mulai dari perbedaan upah minimum antarkabupaten/kota, kasus PHK, hingga pemenuhan hak pesangon. KSPI juga berharap kepolisian dilibatkan dalam Satgas PHK agar penanganan persoalan pekerja dapat berjalan lebih optimal.

Persoalan kasus buruh Pakerin turut menjadi perhatian. Dalam kesempatan itu, Kapolda menyampaikan bahwa Polda Jatim telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. KSPI berharap proses penanganannya dapat segera dituntaskan.

Baca Juga

Kemnaker Dorong Hubungan Industrial Pancasila untuk Perkuat Ketahanan Industri

Sementara itu, Ketua PERDA KSPI Jatim Apin Sirait mengapresiasi pertemuan tersebut. Ia berharap komunikasi antara kepolisian dan serikat pekerja terus terjalin, terutama menjelang penetapan upah minimum 2027.

Kapolda menegaskan Polda Jatim terbuka terhadap berbagai masukan dari serikat pekerja. Ia juga berharap hubungan industrial di Jatim tetap terjaga sehingga iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja dapat berjalan beriringan dengan perlindungan hak buruh.

Editor: Arif Ardliyanto