APBD Jatim 2027 Defisit Rp1,09 Triliun, Pemprov Efisiensi Belanja Pegawai

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) bersama DPRD Jatim menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan sejumlah penyesuaian alokasi belanja. 

Salah satu langkah yang dilakukan yakni efisiensi belanja pegawai untuk mendukung pembiayaan program prioritas pembangunan daerah.

Baca Juga

Ritel Jatim Masih Tumbuh, APPBI Sebut Konsumen Kini Lebih Selektif Berbelanja

Persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Jatim 2027 tersebut ditandatangani Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama pimpinan DPRD Jatim dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jatim, Selasa (11/11/2026).

Selain efisiensi belanja pegawai, penyesuaian anggaran juga dilakukan melalui pengurangan alokasi pengeluaran pembiayaan Dana Cadangan sebesar Rp75 miliar pada 2027. Dana yang semula direncanakan sebesar Rp275 miliar tersebut dikurangi menjadi Rp200 miliar.

Meski demikian, total Dana Cadangan hingga akhir 2029 tetap dipertahankan sebesar Rp600 miliar sesuai Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan.

Baca Juga

Wagub Emil Ungkap Kondisi Belanja Pegawai Jatim, Mayoritas di Atas 30 Persen

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, sejumlah penyesuaian tersebut merupakan hasil pembahasan dan pencermatan Badan Anggaran, fraksi, serta komisi DPRD Jatim, termasuk pendalaman dalam rapat kerja Badan Anggaran.

Penyesuaian dilakukan untuk mendukung belanja prioritas pembangunan Jatim yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

"Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 bertujuan memastikan ketercapaian target prioritas pembangunan Provinsi Jatim melalui kebijakan anggaran yang telah disusun berdasarkan RKPD serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027," ujar Khofifah.

Baca Juga

Optimalkan Bisnis Online, Inilah 5 Kategori Produk Favorit Konsumen di Bulan Ramadan

APBD Jatim 2027 disepakati dengan pendapatan daerah sebesar Rp26,545 triliun dan belanja daerah Rp27,636 triliun. Dengan demikian, anggaran daerah mengalami defisit sebesar Rp1,090 triliun.

Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp1,090 triliun. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) diproyeksikan nol rupiah.

Khofifah menyebut, APBD 2027 diarahkan untuk mendukung sembilan prioritas pembangunan Jatim. Prioritas tersebut mencakup pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, perluasan lapangan kerja berkualitas, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan.

Baca Juga

Taman Zakat Ajak Yatim Belanja Perlengkapan Sekolah, Pilih Sendiri Sesuai Kebutuhan

Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk penguatan akses dan mutu pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan tata kelola pemerintahan, menjaga harmonisasi masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup.

"Seluruh prioritas tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jatim, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan," jelasnya.

Editor: Arif Ardliyanto