Dituntut 10 Tahun Penjara, Dua WNA China Kasus TPPO di Surabaya Minta Dibebaskan
SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Dua warga negara (WN) China, Zhuqilin alias Zhu alias Axiong dan Qiu Zuping alias A Tong, meminta dibebaskan dari perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan sejumlah perempuan warga negara Jepang.
Keduanya menilai tidak ada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan mereka dalam kejahatan tersebut. Permintaan itu disampaikan tim penasihat hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Obor Justitia melalui nota pembelaan atau pledoi dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (16/11/2026).
Pembelaan dibacakan oleh tim yang dipimpin Robertho, S.H., M.H., bersama Yohan Affeanto, Ruddy Bagus Hary Wijaya, dan Nelson Ariyadi Martinus.
Penasihat hukum menilai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) selama 10 tahun penjara terhadap masing-masing terdakwa belum mempertimbangkan secara proporsional peran dan keterlibatan individual. Mereka juga mempertanyakan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 455 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Di hadapan Ketua Majelis Hakim Edi Saputra Palawi, Robertho menegaskan bahwa keberadaan seseorang di lokasi perkara tidak otomatis membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.
"Keberadaan seseorang di lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya tindak pidana tidak serta-merta membuktikan keterlibatan dalam kejahatan tersebut," ujar Robertho.
Salah satu pokok pembelaan berkaitan dengan pekerjaan masing-masing terdakwa. Zhuqilin alias Axiong disebut bekerja sebagai pengurus rumah tangga atau kepala rumah tangga dan menerima gaji dari seseorang bernama Di Bo alias Bo Ge.
Menurut penasihat hukum, pekerjaan tersebut sebatas mengurus kebutuhan rumah tangga dan aktivitas sehari-hari. Status sebagai pekerja rumah tangga dinilai tidak cukup untuk membuktikan adanya kesengajaan terlibat dalam praktik TPPO.
Sementara Qiu Zuping alias A Tong disebut bekerja sebagai juru masak di rumah yang menjadi lokasi perkara. Tim pembela menilai tidak ada keterangan saksi secara langsung yang membuktikan Qiu merampas telepon genggam korban, melakukan penculikan, penyekapan, atau membatasi kebebasan perempuan Jepang.
Penasihat hukum juga mengungkapkan bahwa Qiu tidak langsung ditahan saat penangkapan pada 22 April 2026. Penahanan baru dilakukan pada 27 Juli 2026 setelah pemeriksaan tambahan.
"Jangan menyamakan pekerjaan sebagai juru masak maupun pengurus rumah tangga dengan keterlibatan dalam tindak pidana perdagangan orang tanpa pembuktian yang jelas," tegas tim penasihat hukum dalam pledoinya.
Selain peran terdakwa, tim pembela menyoroti tidak hadirnya dua perempuan Jepang yang disebut sebagai korban untuk memberikan keterangan secara langsung di persidangan. Keterangan mereka, menurut pledoi, disampaikan melalui pembacaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat penyidikan.
Kondisi tersebut dinilai membatasi kesempatan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menguji secara langsung identitas pelaku, tindakan yang dituduhkan, serta konsistensi keterangan korban.
Penasihat hukum tidak serta-merta menyatakan pembacaan BAP bertentangan dengan hukum. Namun, mereka meminta majelis hakim memeriksa persyaratan hukum acara dan menilai kekuatan pembuktian keterangan tersebut.
Tim pembela juga meminta hakim memastikan proses penerjemahan berjalan akurat. Hal ini dinilai penting karena perkara melibatkan terdakwa asal China, saksi asal Jepang, serta aparat penegak hukum Indonesia.
Dalam pledoi, tim penasihat hukum turut menguraikan keterangan sejumlah saksi yang hadir dalam persidangan pada 28 September, 1 Oktober, dan 5 Oktober 2026.
Menurut mereka, sejumlah saksi menyampaikan bahwa perempuan Jepang yang berada di rumah tersebut masih dapat menggunakan telepon genggam, memasak, mencuci pakaian, melakukan panggilan video, hingga keluar masuk rumah.
Salah seorang saksi Jepang dalam persidangan 1 Oktober 2026 juga disebut menerangkan bahwa paspornya hilang saat berada di tempat hiburan malam. Saksi tersebut dikatakan pernah melihat para perempuan Jepang menelepon pasangan, makan sendiri, mencuci pakaian, serta pergi bersama untuk menikmati hiburan.
Sementara itu, dalam sidang 5 Oktober 2026, tiga saksi warga Jepang disebut menyatakan kedatangan mereka ke Indonesia tidak berkaitan dengan kedua terdakwa.
Penasihat hukum juga mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan kepolisian, belum ditemukan bukti yang cukup untuk menghubungkan situs pekerjaan bernama Furukawa dengan para terdakwa.
Seluruh keterangan tersebut menjadi dasar pembelaan untuk mempertanyakan apakah masing-masing terdakwa benar-benar memiliki keterlibatan dalam dugaan TPPO.
Dalam petitumnya, tim LBH Obor Justitia meminta majelis hakim menerima nota pembelaan dan menyatakan Zhuqilin alias Zhu alias Axiong serta Qiu Zuping alias A Tong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU.
Mereka juga meminta kedua terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan, sepanjang tidak terdapat dasar penahanan lain yang sah.
Apabila majelis hakim memiliki pertimbangan berbeda, penasihat hukum meminta tingkat kesalahan dan peran masing-masing terdakwa dinilai secara individual. Mereka menolak apabila kedua terdakwa langsung disamaratakan dengan tuntutan 10 tahun penjara tanpa mempertimbangkan bukti keterlibatan masing-masing.
Perkara ini merupakan bagian dari pengungkapan dugaan sindikat penipuan daring internasional yang menyeret 41 WNA China. Dalam sidang tuntutan pada 9 November 2026, JPU menuntut empat terdakwa, yakni Zhu Qilin, Zhang Kaxixuan, Qiu Zuping, dan Zibo, masing-masing dengan pidana 10 tahun penjara.
JPU Damang Anubowo menyampaikan bahwa tuntutan terhadap keempat terdakwa didasarkan pada perbuatan yang dinilai turut melakukan tindakan penyekapan hingga mengakibatkan korban mengalami kerugian.
“Karena yang bersangkutan telah melakukan tindakan penyekapan yang mengakibatkan korban menderita kerugian. Oleh karena itu, dijatuhi tuntutan 10 tahun penjara,” ujar Damang dalam persidangan.
Damang menyebut tuntutan tersebut didasarkan pada perbuatan para terdakwa yang dinilai turut melakukan penyekapan hingga mengakibatkan korban mengalami kerugian.
Kasus ini bermula dari laporan Konsulat Jenderal Jepang pada 20 April 2026 mengenai dugaan penyekapan dua perempuan Jepang di kawasan Kertajaya, Surabaya. Dua hari kemudian, polisi menemukan keduanya di sebuah rumah di Jalan Dharmahusada Permai VII, Kecamatan Gubeng.
Penggeledahan di lokasi tersebut kemudian mengungkap dugaan aktivitas penipuan daring. Polisi menemukan perangkat komunikasi, bilik-bilik, dan seragam kepolisian China. Penelusuran selanjutnya berkembang ke sejumlah lokasi di Surabaya, Solo, Semarang, hingga Bali.
Dalam dakwaan, jaringan tersebut diduga menggunakan modus penyamaran sebagai petugas telekomunikasi dan aparat kepolisian di China maupun Jepang. Korban dituduh terlibat pencucian uang, kemudian diancam akan ditangkap apabila tidak mengikuti instruksi pelaku.
Korban diduga diarahkan membeli mata uang kripto Ethereum, mentransfer uang, atau memberikan akses kepada pelaku untuk mengoperasikan telepon genggam melalui aplikasi berbagi layar. Sejumlah korban disebut mengalami kerugian hingga ratusan ribu yuan dan jutaan yen.
Jaksa menyusun dakwaan alternatif terhadap para terdakwa, yakni dugaan penipuan berdasarkan Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A UU ITE.
Editor: Arif Ardliyanto