Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Terungkap! Ini Alasan Supangat Diberhentikan dari Warek II Untag Surabaya, Begini Penjelasan Rektor
Advertisement . Scroll to see content

Belajar Malu dari Kyai Djojolelono: Sindiran Keras bagi Pejabat yang Tak Mau Turun Kursi Kekuasaan

Minggu, 22 November 2026 | 08:16 WIB
  • author OPINI
Belajar Malu dari Kyai Djojolelono: Sindiran Keras bagi Pejabat yang Tak Mau Turun Kursi Kekuasaan
Ketua Riset Sistem Digital Forensik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin), Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC), Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Supangat, Ph.D., ITIL., COBIT., CLA., CISA. Foto ist

Supangat, Ph.D., ITIL., COBIT., CLA., CISA

Ketua Riset Sistem Digital Forensik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin), Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC), Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya

Ada satu penyakit yang tampaknya semakin sulit disembuhkan dalam praktik kekuasaan: sulit merasa malu ketika kepercayaan publik mulai runtuh.

Jabatan yang seharusnya menjadi amanah justru sering diperlakukan seperti kepemilikan pribadi. Ketika kritik datang, sebagian pejabat memilih bertahan. Ketika persoalan etik mencuat, yang muncul bukan refleksi diri, melainkan serangkaian pembelaan. Bahkan, ketika kepercayaan masyarakat dipertanyakan, kursi kekuasaan seolah menjadi sesuatu yang terlalu berharga untuk dilepaskan.

Fenomena ini menghadirkan pertanyaan mendasar: apakah seseorang menduduki jabatan karena ingin mengabdi, atau justru menjadikan jabatan sebagai tempat berlindung dari tanggung jawab?

Di tengah situasi tersebut, sejarah Probolinggo menyimpan kisah menarik tentang seorang tokoh bernama Kyai Djojolelono. Kisahnya mengajarkan bahwa ada saat ketika seseorang harus berani memilih antara mempertahankan kekuasaan atau menyelamatkan harga diri.

Pada 1746, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) mengangkat Kyai Djojolelono sebagai Bupati pertama Banger, wilayah yang kemudian dikenal sebagai Probolinggo. Ia memperoleh gelar Tumenggung, sebuah kedudukan terhormat dalam struktur pemerintahan pada masa kolonial.

Kyai Djojolelono bukan berasal dari keluarga biasa. Ia merupakan putra Kyai Boen Djolodrijo, Patih Pasuruan pada masa Tumenggung Wironagoro atau Untung Suropati. Latar belakang keluarganya memiliki keterkaitan dengan sejarah perlawanan terhadap kolonialisme.

Namun, perjalanan kekuasaannya tidak sepenuhnya berjalan di atas prinsip yang diwariskan keluarganya.

Melalui politik pecah belah atau devide et impera, VOC berhasil memengaruhi Kyai Djojolelono untuk menyingkirkan Panembahan Semeru, Patih Tengger keturunan Untung Suropati yang dikenal gigih melawan kompeni. Peristiwa itu berakhir tragis dengan tewasnya Panembahan Semeru di tangan Kyai Djojolelono.

Di sinilah sejarah menghadirkan sisi manusiawi sekaligus getir dari kekuasaan. Seseorang yang memiliki latar keluarga perlawanan justru terjebak dalam kepentingan kekuatan kolonial.

Akan tetapi, bagian paling penting dari kisah Kyai Djojolelono bukanlah ketika ia memperoleh jabatan, melainkan ketika ia menyadari konsekuensi moral dari tindakannya.

Pada 1768, setelah lebih dari dua dekade menduduki jabatan bupati, ia mengambil keputusan yang tidak biasa. Gelar Tumenggung dilepaskan. Istana kabupaten di Kebonsari Kulon ditinggalkan. Ia memilih menjalani pengembaraan daripada terus menikmati kedudukan yang tidak lagi sejalan dengan pergulatan batinnya.

Keputusan itu menjadi pengingat bahwa jabatan tidak selalu harus dipertahankan. Ada kalanya seseorang justru menemukan kehormatan ketika berani meninggalkan kekuasaan.

Pejabat Modern dan Hilangnya Budaya Malu

Bandingkan kisah tersebut dengan wajah kekuasaan modern.

Di era demokrasi, transparansi, dan keterbukaan informasi, masyarakat semakin mudah mengawasi perilaku pejabat. Media sosial membuat kritik menyebar dalam hitungan menit. Kebijakan publik dapat diperdebatkan secara terbuka. Rekam jejak seseorang pun semakin sulit disembunyikan.

Namun, kemajuan teknologi tidak otomatis melahirkan kemajuan moral.

Kita masih menyaksikan bagaimana persoalan konflik kepentingan, dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran etik, hingga praktik nepotisme menjadi bagian dari perdebatan publik. Ketika persoalan muncul, respons yang diberikan terkadang lebih sibuk mempertahankan posisi daripada menjawab substansi kritik.

Tidak semua pejabat yang dikritik berarti bersalah. Dugaan pelanggaran tetap harus dibuktikan melalui mekanisme yang berlaku. Setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang adil.

Tetapi ada persoalan yang lebih luas daripada sekadar benar atau salah secara hukum, yakni tanggung jawab etis seorang pemegang jabatan.

Hukum menetapkan batas minimum perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Etika menuntut sesuatu yang lebih tinggi: kesediaan untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat, menjaga kepercayaan, serta menghindari tindakan yang secara formal mungkin belum melanggar aturan, tetapi berpotensi merusak integritas institusi.

Malu bukan berarti takut dikritik. Malu adalah kemampuan menyadari bahwa kekuasaan bukan ruang untuk memuaskan ambisi pribadi. Malu adalah kesadaran bahwa setiap keputusan pejabat membawa konsekuensi bagi kehidupan orang banyak.

Sayangnya, dalam praktik politik, mempertahankan jabatan terkadang dianggap sebagai keberhasilan, sementara mengundurkan diri justru dipersepsikan sebagai kekalahan.

Cara pandang seperti ini perlu dikoreksi.

Jabatan Bukan Warisan, Apalagi Benteng Kepentingan

Salah satu persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan adalah ketika jabatan mulai dipandang sebagai sumber privilese.

Kekuasaan yang semestinya digunakan untuk melayani masyarakat dapat berubah menjadi instrumen untuk menjaga pengaruh, memperluas jaringan kepentingan, atau mengamankan posisi kelompok tertentu.

Praktik semacam ini berbahaya karena merusak kepercayaan terhadap institusi. Masyarakat bisa kehilangan keyakinan bahwa keputusan pemerintah benar-benar dibuat untuk kepentingan bersama.

Padahal, jabatan publik bukan hak milik pribadi. Ia merupakan mandat yang memiliki batas waktu, batas kewenangan, dan kewajiban pertanggungjawaban.

Seorang pejabat tidak cukup hanya bertanya apakah tindakannya melanggar hukum. Ia juga perlu bertanya apakah kebijakannya adil, apakah keputusan yang diambil menguntungkan masyarakat, dan apakah dirinya masih pantas memegang kepercayaan publik.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya menjadi bagian dari evaluasi kepemimpinan sehari-hari.

Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berani mengambil keputusan, tetapi juga berani mengakui kesalahan. Tidak hanya piawai membangun citra, tetapi juga bersedia mempertanggungjawabkan setiap tindakan.

Mengundurkan Diri Bukan Simbol Kekalahan

Dalam tradisi demokrasi yang sehat, pengunduran diri dapat menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban politik. Bukan berarti setiap kritik harus berujung pada pengunduran diri, melainkan ada kondisi tertentu ketika keberlanjutan jabatan justru dapat mengganggu kepercayaan terhadap institusi.

Misalnya, ketika konflik kepentingan tidak dapat diatasi, ketika pelanggaran etik telah dinyatakan melalui mekanisme yang berwenang, atau ketika seorang pejabat tidak lagi mampu menjalankan mandat secara kredibel.

Dalam situasi seperti itu, mundur bukan semata-mata persoalan kalah atau menang. Ada nilai tanggung jawab yang lebih besar daripada kepentingan mempertahankan kedudukan.

Kisah Kyai Djojolelono memberikan perspektif historis tentang keberanian mengambil jarak dari kekuasaan. Keputusannya meninggalkan jabatan pada 1768 menunjukkan bahwa kedudukan tinggi tidak harus menjadi sesuatu yang dipertahankan sepanjang hidup.

Tentu, konteks sejarah kolonial abad ke-18 berbeda dengan sistem demokrasi Indonesia saat ini. Namun, nilai refleksi moral yang dapat dipetik tetap relevan: seseorang harus memiliki batas ketika berhadapan dengan kekuasaan.

Pendidikan Tidak Cukup Menghasilkan Orang Pintar

Sebagai pendidik, saya melihat persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari dunia pendidikan dan pembentukan karakter.

Kita sering berbicara tentang pentingnya kecerdasan, kompetensi, literasi digital, kemampuan kepemimpinan, dan penguasaan teknologi. Semua itu memang diperlukan. Namun, apa artinya seseorang memiliki kecerdasan tinggi jika tidak mampu membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan publik?

Apa gunanya kemampuan menyusun strategi jika digunakan untuk mencari pembenaran atas kesalahan?

Pendidikan integritas tidak boleh berhenti sebagai materi dalam kurikulum atau slogan dalam kegiatan akademik. Nilai kejujuran, tanggung jawab, keberanian mengakui kesalahan, dan kepedulian terhadap sesama harus terlihat dalam praktik kehidupan.

Generasi muda perlu belajar bahwa keberhasilan bukan hanya tentang seberapa tinggi posisi yang berhasil dicapai, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menggunakan kewenangannya.

Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang cerdas secara intelektual. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang memiliki kendali moral ketika berhadapan dengan godaan kekuasaan.

Sejarah Tidak Selalu Mengingat Mereka yang Paling Lama Berkuasa

Pada akhirnya, kisah Kyai Djojolelono membawa kita pada satu refleksi penting. Sejarah tidak selalu memberikan tempat terhormat kepada orang yang paling lama menduduki jabatan.

Kedudukan dapat berakhir. Kekuasaan bisa berpindah tangan. Gelar dapat hilang bersama perubahan zaman. Namun, keputusan moral seseorang dapat meninggalkan jejak yang jauh lebih panjang.

Probolinggo terus berkembang melewati berbagai periode pemerintahan. Sementara itu, kisah Kyai Djojolelono tetap menjadi bagian dari ingatan sejarah lokal karena perjalanan hidupnya menyimpan pelajaran tentang kekuasaan dan pergulatan nurani.

Hari ini, Indonesia tidak kekurangan orang pintar, pejabat berpengalaman, ataupun pemimpin dengan kemampuan komunikasi yang baik. Tantangan yang masih perlu dijawab adalah bagaimana menghadirkan lebih banyak pemimpin yang berani bertanggung jawab ketika kekuasaan mulai berbenturan dengan etika.

Kita perlu menghidupkan kembali budaya malu, bukan untuk mempermalukan seseorang, melainkan untuk menjaga agar kekuasaan tidak kehilangan batas moralnya.

Sebab, kursi jabatan mungkin bisa dipertahankan melalui dukungan politik, kekuatan jaringan, atau berbagai strategi hukum. Namun, kehormatan tidak bisa dipaksakan untuk tetap melekat pada seseorang.

Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bagi seorang pejabat bukanlah berapa lama ia mampu bertahan di kursi kekuasaan, melainkan apakah ia masih memiliki keberanian untuk meninggalkan kursi itu ketika nuraninya menuntut demikian.

Editor: Arif Ardliyanto

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut