Sementara itu, kondisi iklim tropis di Jatim juga kerap menyebabkan banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan serta abrasi.
"Berbagai potensi bencana ini harus dimitigasi dengan strategi penanggulangan yang terintegrasi untuk meminimalisir risiko dan korban," ujar Aries.
Melihat kondisi tersebut, Jatim membutuhkan SDM yang handal dalam menghadapi bencana. Dengan potensi resiko bencana jumlah penduduk Jatim yang tinggi, tentu tidak sepadan dengan aparatur tenaga kebencanaan yang ada.
Untuk itu proses akreditasi ini dibutuhkan agar memperluas jangkauan pelaksanaan pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk penyelenggaraan yang efektif dan efisien setiap tahapannya.
"Maka dengan akreditasi ini kita berharap dapat menyelenggarakan program diklat mitigasi kebencanaan bagi ASN maupun sukarelawan yang diharapkan dapat mendukung tugas-tugas aparatur kebencanaan di Jatim yang junlahnya terbatas," ujar Aries.
Terkait antisipasi bencana, Pemprov Jatim terus beruaya mewujudkan ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.
Salah satunya dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
Bahkan, penanganan bencana juga masuk dalam tujuh prioritas pembangunan daeran Jatim 2023 yakni Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup.
“Indeks Risiko Bencana telah dimasukkan oleh Ibu Gubernur sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemprov Jatim dan alhamdulilah Provinsi Jatim meraih penghargaan dalam kategori pemerintah daerah yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana," tambah Aries.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
