SURABAYA, iNews.id - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim terus memperkuat fungsinya dalam peningkatan SDM di berbagai bidang kompetensi. Salah satunya ialah perluasan diklat di bidang kebencanaan.
Untuk menjadi lembaga pelatihan teknis penanggulangan bencana, BPSDM Jatim harus mengikuti proses akreditasi yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).
Proses akreditasi telah berlangsung pada tahap visitasi yang dipimpin langsung Kepala Pusdiklat BNPB Berton Suar Pelita Panjaitan, Selasa (5/7/2022).
Visitasi akreditasi yang diajukan melalui Sistem Informasi Akreditasi Daring (Si-Akang) ini akan berjalan selama tiga hari.
Dalam kesempatan itu, Kepala Pusdiklat BNPB diterima langsung oleh Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai.
Kepada tim asesor, Aries menjelaskan terkait kondisi demografi dan topografi Jatim yang sangat luas dan beragam.
"Jatim memiliki 127 gunung dan 7 diantaranya termasuk gunung yang masih aktif dengan letak pada daerah rawan yaiitu berdekatan dengan jalur pertemuan lempeng tektonik. Selain itu, sebagian besar kawasan pesisir pantai di Jatim rawan tsunami," ujar Aries.
Sementara itu, kondisi iklim tropis di Jatim juga kerap menyebabkan banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan serta abrasi.
"Berbagai potensi bencana ini harus dimitigasi dengan strategi penanggulangan yang terintegrasi untuk meminimalisir risiko dan korban," ujar Aries.
Melihat kondisi tersebut, Jatim membutuhkan SDM yang handal dalam menghadapi bencana. Dengan potensi resiko bencana jumlah penduduk Jatim yang tinggi, tentu tidak sepadan dengan aparatur tenaga kebencanaan yang ada.
Untuk itu proses akreditasi ini dibutuhkan agar memperluas jangkauan pelaksanaan pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk penyelenggaraan yang efektif dan efisien setiap tahapannya.
"Maka dengan akreditasi ini kita berharap dapat menyelenggarakan program diklat mitigasi kebencanaan bagi ASN maupun sukarelawan yang diharapkan dapat mendukung tugas-tugas aparatur kebencanaan di Jatim yang junlahnya terbatas," ujar Aries.
Terkait antisipasi bencana, Pemprov Jatim terus beruaya mewujudkan ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.
Salah satunya dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
Bahkan, penanganan bencana juga masuk dalam tujuh prioritas pembangunan daeran Jatim 2023 yakni Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup.
“Indeks Risiko Bencana telah dimasukkan oleh Ibu Gubernur sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemprov Jatim dan alhamdulilah Provinsi Jatim meraih penghargaan dalam kategori pemerintah daerah yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana," tambah Aries.
Untuk diketahui, akreditasi lembaga diklat teknis penanggulangan bencana ini merupakan pertama kalinya dilaksanakan BPSDM Jatim.
Tahun ini, Pusdiklat BNPB melakukan akreditasi untuk tiga BPSDM di tiga provinsi. Antara lain BPSDM Kalimantan Barat, BPSDM Bangka Belitung dan BPSDM Jatim sendiri.
Sementara itu, sejumlah provinsi telah mengantongi akreditasi sejak tahun 2020 seperti BPSDM DKI Jakarta, BPSDM Sumatera Utara dan BPSDM Jawa Tengah.
Tahun lalu, Pusdiklat BNPB juga mengeluarkan akreditasi untuk BPSDM Jawa Barat, BPSDM Sumatera Barat, BPSDM Jambi, BPSDM Kalimantan Tengah dan BPSDM Kalimantan Selatan.
"Semoga tahun ini kita akan mengantongi akreditasi dengan nilai terbaik dari Pusdiklat BNPB," harap Aries.
Sementara itu, Kepala Pusdiklat BNPB Berton Suar Pelita Panjaitan menambahkan, akreditasi dilakukan untuk penilaian kelayakan lembaga pelatihan dalam melaksanakan diklat teknis penanggulangan bencana.
“Kami datang untuk melakukan verifikasi akreditasi BPSDM Jatim selaku penyelenggara diklat penanggulangan bencana," ujar Berton.
Kendati demikian, Berton mengaku juga ingin belajar dari inovasi-inovasi yang dilakukan BPSDM Jatim. Seperti implementask si BANG KODIR untuk memantau jam pelajaran wajib pengembangan kompetensi dalam satu tahun, dan Sistem PAWON sebagai sarana mempermudah administrasi untuk para tenaga pendidiknya.
"Apa yang sudah dilakukan BPSDM Jatim dalam mengembangkan kompetensi SDM sudah sangat luar biasa. Kita juga perlu belajar dari inovasi-inovasi yang dilakukan BPSDM Jatim," ungkap Aries.
Visitasi akreditasi ini dilakukan untuk klarifikasi, verifikasi, validasi dan menggali informasi terhadap dokumen yang telah disampaikan BPSDM Jatim kepada Psudiklat BNPB.
Tim yang assesor yang berangggotakan enam enam orang. Selain Kepala Pusdiklat BNPB, juga turut mendampingi Kabid Program dan Evaluasi R.Theodora Eva Yuliana Aritonang, Widyaiswara Ahli Madya Apriyuanda Giyant Bayu Pradana, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Anita Puspitasari, Analis Pelaporan Noviana, serta Staf Bidang Program dan Evaluaasi Devy Cynthia Selina.
"Saat ini baru satu BPSDM provinsi yang terakreditasi A yaitu BPSDM Jawa Barat. Sedangkan provinsi lain baru terakreditasi B. Maka kami yakin dengan apa yang telah dilihat langsung di BPSDM Jatim tidak akan kalah dengan BPSDM Jawa Barat," pungkas Berton.
Dalam kesempatan itu, tim assesor juga berkeliling melihat sarana dan prasarana BPSDM Jatim secara langsung.
Diantaranya ialah meninjau fasilitas ruang command center, ruang pusparaja, ruang penitipan anak dan ruang bermain anak, mini market kejujuran, ruang makan, ruang alumni, ruang inovasi dan juga kelas-kelas pembelajaran.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
