Wali Kota Eri menjelaskan sebenarnya serikat pekerja atau serikat buruh itu ingin berdiskusi dengan dirinya. Ketika keinginan itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya Achmad Zaini, ia pun menyanggupi dan langsung meminta untuk mengagendakannya.
Dalam pertemuan ini, Wali Kota menyampaikan bahwa tugas dia sebagai Wali Kota Surabaya tolong dipisahkan, karena pada penetapan UMK itu berdasarkan keputusan pemerintah pusat. Ia yakin bahwa pemerintah pusat itu menentukan UMK itu pasti sudah berdasarkan kajian dan ada peraturannya, sehingga dikeluarkanlah nilai atau angka UMK itu.
“Saya sampaikan ke teman-teman, kalau nilai itu keluar ya sudah, biarkan itu keluar. Kita mengikuti sajalah semua nilai itu, tapi kita harus sepakat bahwa di Surabaya itu UMK yang layak berapa sih? Misal Rp 6 juta atau Rp 7 juta, dan UMK-nya ditetapkan misal Rp 4 juta lebih. Nah, kekurangan sekitar Rp 2 juta sampai Rp 3 juta itulah yang harus kita pikirkan bersama,” kata Wali Kota Eri.
Salah satu caranya misalnya dengan memanfaatkan aset atau lahan Pemkot Surabaya untuk membuka usaha dan sebagainya. Inilah yang dinilai sangat penting untuk menambah pendapatan keluarga buruh tersebut, supaya dalam keluarga itu pendapatannya bisa mencapai Rp 6 juta atau bahkan Rp 7 juta.
“Hal yang sama sudah saya terapkan dengan teman-teman ojek online kemarinnya, mereka nanti akan saya buatkan tempat service yang besar. Nantinya, yang bekerja mengelola itu semua ojek online dan mereka harus service dan ganti oli di sana. Tempatnya dan barang-barangnya nanti kita sambungkan dengan distributor langsung supaya lebih murah. Nah, grab dan shopee yang sering ada diskon, nanti bisa dimasukkan ke sana, sehingga harganya di sana tetap murah,” tegasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
