SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Gunawan Tri Budiono merekomendasikan perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) selama 45 hari kepada pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Embalut PT Indonesia Energi Dinamika.
Dalam tahapan PKPU telah menyepakati PT Indonesia Energi Dinamika memiliki utang yang harus dilunasi senilai Rp5,7 triliun terhadap sebanyak 22 kreditur selama pembangunan konstruksi PLTU Embalut sejak 2019 yang setelah rampung kini terlihat mangkrak.
"Tahapan rapat PKPU hari ini semestinya penyerahan draft proposal perdamaian dari debitur PT Indonesia Energi Dinamika. Tapi ternyata pihak debitur tidak menyerahkan draft proposal dan memilih mengajukan perpanjangan PKPU. Tahapan yang diajukan pihak debitur ini menyalahi aturan UU PKPU. Tapi saya persilakan kepada para kreditur untuk menyikapinya," kata Hakim Pengawas Gunawan Tri Budiono saat memimpin Rapat PKPU di PN Surabaya, Selasa (21/2).
Semula debitur PT Indonesia Energi Dinamika mengajukan perpanjangan PKPU selama 60 hari. Namun dalam rapat tersebut mayoritas kreditur menyetujui debitur PT Indonesia Energi Dinamika memperpanjang PKPU selama 45 hari.
"Baiklah, saya rekomendasikan perpanjangan PKPU selama 45 hari. Keputusannya nanti ditentukan oleh Hakim Pemutus," ujar Hakim Gunawan.
Kuasa Hukum Debitur PT Indonesia Energi Dinamika Johanes Dipa Widjaja mengungkapkan dalam rapat tersebut memilih langsung mengajukan perpanjangan PKPU tanpa menyerahkan draft proposal perdamaian terlebih dahulu karena sudah ada pihak yang bersedia mendanai operasional PLTU Embalut.
"Seharusnya para kreditur diuntungkan dengan pihak yang membantu. Kalau PLTU tidak beroperasi atau berproduksi, bagaimana cara bayar utangnya. Kalau asetnya tidur kan gak ada penghasilan dan gak bisa bayar utang," katanya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
