SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak meminta kepala daerah untuk serius menyikapi jumlah kemiskinan di Jatim yang masih tinggi.
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2022, jumlah penduduk miskin di Jatim mencapai 10,49 persen, atau naik dibanding sebelum pandemi yang sebesar 10,20 persen.
Pada September 2022, jumlah penduduk miskin di Jatim mencapai 4.236.510 orang. Angka tersebut naik 0,11 persen atau 55.220 orang dibanding Maret 2022.
Untuk angka kemiskinan di desa, di angka 13,90 persen, turun dibanding pada saat sebelum pandemi di 2019 dengan presentasi 14,16 persen.
Sebaliknya, angka kemiskinan kota meningkat, dari 6,77 persen per September 2019 menjadi 7,78 persen pe September 2022.
"Meski ada penurunan angka kemiskinan desa, namun saya meminta pemerintah daerah serius menyikapi angka kemiskinan yang masih cukup tinggi," kata Emil saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Pencairan Dana Desa Provinsi Jatim Tahun 2023, Selasa (7/3/2023).
Adapun beberapa daerah dengan angka penduduk miskin tertinggi ada di Malang dengan total 252.880 penduduk, Jember 232.739 penduduk, Sampang dengan 217.970 penduduk, Sumenep dengan 206.200 penduduk, dan kelima ada Kabupaten Probolinggo dengan 203.230 penduduk.
"Untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah daerah harus melakukan koordinasi dengan kepala desa untuk penyelarasan data by name by address dan menjalankan program pengentasan tepat sasaran," ujar Emil.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Taukhid yang hadir dalam acara ini menyoroti masih banyak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk yang turun ke pemerintah desa untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) belum tepat sasaran.
Maka dari itu, pihaknya membuat skenario agar BLT desa yang cair bisa tepat sasaran.
“Salah satunya dengan benar-benar bisa menghimpun datanya. Kalau belum punya bisa koordinasi kabupaten/kota," ujarnya.
Menurutnya, ada sejumlah permasalahan penyaluran BLT desa. Pertama, pemerintah desa masih terkendala dalam pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kedua, masih terdapat desa yang belum menerima P3KE. Ketiga, masih terdapat desa yang tidak dapat memenuhi jumlah KPM yang ditetapkan minimal dari pagu dana desa.
"Keempat, pemerintah desa belum mengajukan penyaluran BLT desa,” jelasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim, Budi Sarwoto mengungkapkan, alokasi dana desa di Jatim sebesar Rp7,9 triliun dan disalurkan untuk 7.724 desa. Yang sudah tersalurkan sebanyak 5.814 desa dengan total penyaluran Rp2,1 triliun dan yang belum tersalurkan 1.910 desa.
“Sedangkan untuk BLT desa sebanyak 4.889 desa. Yang sudah tersalurkan di 25 kabupaten/kota sebanyak 163.669 KPM degan total BLT yang tersalur Rp147 miliar atau 1,9 persen dari pagu dana desa,” katanya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
