SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Masyarakat Anti Korupsi Jawa Timur (MAKI) mengumpulkan petisi untuk mensupport atau mendukung Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim). Pasalnya, saat ini Dindik Jatim sedang mendapat sorotan perihal dugaan penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pimpinan pendidikan Jatim yaknli Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi.
Heru Satriyo Ketua LSM MAKI Korwil Jatim menjelaskan, petisi sudah disebarkan, yang konteksnya adalah sebagai bentuk support atas berita-berita yang beredar di media massa yang dinilainya hanya berdasarkan asumsi semata. Sehingga menimbulkan gerakan massa dan melakukan aksi demo terhadap di kantor Dindik Jatim beberapa waktu lalu.
"Ini ngawur. Artinya kami sampaikan ngawurnya opini yang dibentuk ini bahaya. Petisi ini sudah kami rilis. Petisi ini untuk masyarakat Jawa Timur yang memang sepakat dengan kami, baru kemarin kita rilis, sudah ada hampir 50 yang tandatangan petisi tersebut, kami akan bergerak terus ini nantinya," ujarnya, Kamis (9/3/2023).
Sebelumnya, diberitakan jika Plt Kadispendik Jatim diperiksa oleh KPK atas dugaan korupsi dan menyita berbagai barang bukti, seperti emas batangan, berlian, hingga cek senilai milyaran rupiah.
Namun setelah MAKI melakukan konfirmasi kepada KPK, melalui Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri tidak mengeluarkan statemen penyitaan.
"Setelah saya konfirmasi, saya WA (whatsapp) kepada Ali Fikri, KPK tidak pernah mengeluarkan statemen penyitaan," ungkap Heru.
Oleh karena itu, MAKI Jatim menyayangkan aksi demo yang dilakukan di depan kantor Dispendik Jatim, namun belum diketahui secara pasti adanya penyitaan barang bukti serta keterlibatan seorang Plt Kadispendik Jatim dalam dugaan kasus koruspi.
"Kami mengutuk keras mereka, karena mereka menampilkan, mencoba menghakimi seorang Wahid Wahyudi dengan materi minta KPK menangkap Wahid Wahyudi, sangat sangat subjektif, dan sangat personal. Padahal datanya tidak jelas," tegasnya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
