SURABAYA, iNews.id - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai, pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait Pilpres perlu diundurkan sampai 2027 sesuai keinginan dunia usaha sebagai bentuk kepercayaan para pelaku usaha kepada kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
”Jadi begini, kalau saya membaca dari pernyataan Pak Bahlil itu kan sebenarnya adalah bukti keberhasilan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam mengelola ekonomi dengan baik, menjaga Indonesia tidak terjebak resesi lebih dalam, tetap memberi perlindungan sosial kepada warga miskin dan mendorong investasi tumbuh dengan baik. Itu poinnya,” ujar Mufti Anam saat dihubungi, Selasa (11/1/2021).
”Bahkan sebelum pandemi pun, kita melihat ekonomi Indonesia tumbuh baik dengan dorongan antara lain dari pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh daerah di Tanah Air. Upaya mendorong keadilan ekonomi juga terasa lewat tol laut, BBM satu harga, dan sebagainya,” imbuh politisi PDIP itu.
Hanya saja, sambung Mufti, pemilihan presiden tetap harus sesuai konstitusi, yaitu digelar periodik lima tahunan seiring dengan usainya masa jabatan presiden.
”Konstitusi kita telah mengatur soal masa jabatan presiden, yang kemudian dari sana harus ada pilpres secara periodik lima tahunan. Saya kira itu klir. Dan Pak Bahlil pasti paham itu. Jadi poinnya kan soal Presiden Jokowi sukses, itu saja, maksud Pak Bahlil substansinya seperti itu saya kira,” ujarnya.
Mufti lantas mengutip data realisasi investasi sepanjang Januari-September 2021 yang mencapai Rp659,4 triliun, meski di tengah pandemi. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga terus tumbuh.
”Ini menandakan ketahanan ekonomi dalam negeri, yang juga merefleksikan kepemimpinan efektif Presiden Jokowi,” ujar Mufti.
Seperti ramai diberitakan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengomentari fenomena survei terkait perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027.
Bahlil kemudian mengungkapkan hasil diskusinya dengan para pengusaha terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
"Saya sedikit terusik dengan data yang, bukan terusik ya, ada sedikit menggelitik dari datanya Pak Burhan terkait dengan Pilpres," kata Bahlil dalam paparan survei Indikator Politik, seperti dikutip Senin (10/1/2022).
Bahlil setuju dengan Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana 3 periode harus dihentikan. Namun, soal perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027, Bahlil mengaku tertarik mengomentarinya.
Tetapi yang menarik ternyata adalah perpanjangan 2027 kok saya lihat datanya Pak Burhan ini dari bulan ke bulan kok orang naiknya tinggi ya untuk orang setuju ya," katanya.
Bahlil kemudian mengungkapkan pandangan para pengusaha. Dalam konteks peralihan kepemimpinan, para pengusaha diklaim Bahlil berharap penundaan.
"Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan. Kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," katanya.
Dalam Survei Indikator, persentase yang sangat setuju masa jabatan Jokowi ditambah hingga 2027 mencapai 4,5 persen, setuju 31,0 persen, kurang setuju 32,9 persen, tidak setuju sama sekali 25,1 persen, dan tidak tahu/tidak jawab 6,6 persen.
Survei Indikator Politik Indonesia digelar pada 6-11 Desember 2021. Populasi survei tersebut adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas, atau mereka yang memiliki hak pilih.
Total sampel 2020 responden, dengan sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar proporsional di 34 provinsi, serta dilakukan penambahan sebanyak 800 responden di Jawa Timur. Margin of error survei tersebut +- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
