SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Kalangan akademisi dan peneliti energi memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama pasokan energi dengan Rusia.
Kesepakatan yang dicapai melalui pertemuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev tersebut mencakup suplai minyak mentah (crude), elpiji, serta pengembangan fasilitas penyimpanan (storage).
Peneliti Pusat Studi Energi dan Sumber Daya Mineral dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ridho Hantoro, menilai tambahan pasokan dari Rusia merupakan langkah taktis yang masuk akal dalam upaya diversifikasi energi nasional.
Menurutnya, kebijakan ini dapat memperluas opsi pasokan sekaligus mengurangi risiko ketergantungan impor dari sumber tertentu.
“Tambahan pasokan dari Rusia adalah langkah taktis yang masuk akal untuk memperluas opsi pasok dan mengurangi risiko konsentrasi impor,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Ridho juga mengapresiasi rencana pembangunan fasilitas storage yang menjadi bagian dari kerja sama tersebut. Ia menilai penguatan infrastruktur penyimpanan merupakan langkah strategis yang lebih mendasar dibanding sekadar meningkatkan volume pasokan.
“Pembangunan storage adalah langkah strategis yang memperkuat ketahanan sistem energi, bukan hanya menambah volume pembelian sesaat,” jelasnya.
Meski demikian, Ridho mengingatkan bahwa keberhasilan kerja sama ini tidak hanya diukur dari capaian diplomatik, tetapi dari implementasi teknis di lapangan. Ia menekankan pentingnya memastikan harga pasokan kompetitif, kesesuaian jenis crude dengan kilang domestik, serta efektivitas elpiji dalam menekan impor.
“Keberhasilan kebijakan ini harus dilihat dari hal konkret, seperti harga yang kompetitif, kecocokan crude dengan kilang, efektivitas elpiji menekan impor, serta kesiapan storage dalam kondisi krisis,” tegasnya.
Ridho menambahkan, kerja sama ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi transisi dan ketahanan energi nasional. Menurutnya, peningkatan pasokan dari luar negeri tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar tanpa penguatan sektor energi domestik.
“Indonesia tetap perlu memperkuat lifting migas domestik, meningkatkan kapasitas kilang, efisiensi konsumsi BBM, substitusi elpiji, pengembangan bioenergi, serta percepatan elektrifikasi,” ungkapnya.
Senada, dosen dan peneliti kebijakan publik dari Universitas Negeri Surabaya (Umesa), Ahmad Nizar Hilmi, juga mengapresiasi langkah pemerintah. Ia menilai kerja sama ini tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga merupakan bagian dari dinamika ekonomi-politik energi global.
“Kerja sama ini harus dilihat sebagai bagian dari dinamika global yang memengaruhi kebijakan energi domestik, bukan sekadar solusi jangka pendek,” ujarnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
