Dukungan untuk perlindungan KMHA di tingkat kabupaten, kata Evi, juga sudah dibentuk forum diskusi dan melahirkan SK panitia KMHA yang ditandatangani Bupati Raja Ampat pada Agustus 2021.
"Kebutuhan panitia KMHA ini menjawab edaran kemendagri untuk mempercepat proses pengakuan dan perlindungan KMHA di tingkat daerah yaitu kabupaten," terangnya.
Menurutnya, di Raja Ampat, kekayaan ragam suku sebagai bentuk keragaman adat cukup kental. Hanya saja, pada praktek perlindungan dan pengakuan masih belum optimal.
"Kami berharap pemerintah daerah bisa melanjutkan proses pengakuan dan perlindungan KMHA dengan identifikasi dan verifikasi KMHA yang ada di SAP Raja Ampat, dan membuat kebijakan perlindungan dan pengakuan KMHA ini bisa operasional untuk mendukung KMHA yang ada," tutur Epoy, sapaan akrab Evi Indraswati.
Epoy menjelaskan, sebagai rangkaian akhir kegiatan yayasan PILI di SAP Raja Ampat, salah satunya dukungan kebijakan daerah untuk identifikasi dan verifikasi wilayah kampung adat (berbasis tenurial system), maka dilakukan pemetaan wilayah kampung dan data mencari ikan di periaran SAP Raja Ampat dengan diskusi 3 batu 1 tungku yang menghadirkan perwakilan 5 kampung.
Kegiatan pemetaan ini juga diperlukan untuk mendukung usulan wilayah KMHA yang merupakan tugas POKJA KMHA SAP Raja Ampat yang telah ada SK Bupatinya bersamaan dengan SK Panitia KMHA disahkan.
Kegiatan FGD ini dilakukan pada tanggal 25 janurai 2022 dan diawalai dengan pemetaan dengan keliling kampung pada 22-23 januari 2022.
Selain itu, dilakukan kegiatan pendampingan pada 8 kelompok KMHA di Kampung Mutus. Diantaranya budidaya kerapu, pelatihan kebun karang, pembuatan garam dan sosialisasi serta proses sertifikasi produk olahan perikanan dari berbagai pihak.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
