SAMPANG, iNewsSurabaya.id - Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Sampang berpolemik. Ada dugaan permainan oknum PPS untuk memuluskan proses rekrutmen yang dilakukan.
Dugaan ini menguat seiring dengan hasil seleksi perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Pangarengan. Dari data yang ada, lulusan S1 atau sarjana justru tidak diterima, sementara lulusan SMP diterima sebagai petugas pemilu. Padahal, sesuai ketentuan ijazah terendah yang bisa diterima adalah lulusan SMA atau sederajat.
Dedy Aziz Rianto yang akrab dipanggil Yayan, salah satu pendaftar merasa dirugikan. Ia mendatangi Panwascam untuk memberikan laporan, dengan membawa beberapa bukti yang ditemukan.
Menurutnya, Ketua PPS Pangarengan tahun 2019 yang menjabat PPK Kecamatan Pangarengan diduga memiliki kesalahan, diantar dinyatakan bersalah karena melanggar kode etik.
"Kedatangan kami kesini bersama dengan yang lain karena merasa kecewa dimana perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Pangarengan disinyalir menyalahi aturan. Kami melaporkan ke Panwascam untuk Segera di tindaklanjuti," katanya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
