SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pilpres 2024, menyedot perhatian luas masyarakat. Publik berharap para hakim MK berjiwa negarawan, sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi, mereka bakal mengedepankan kebenaran dan keadilan.
Demikian rangkuman diskusi PDI Perjuangan Kota Surabaya, yang menghadirkan narasumber pemerhati politik Airlangga Pribadi, PhD, dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga. Juga politisi muda PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro.
“Semoga MK benar-benar menjadi penjaga konstitusi dan demokrasi. Menegakkan kebenaran dan keadilan,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, Sabtu (20/4/2024).
“Dan, semoga amicus curiae (sahabat pengadilan) yang disampaikan Ibu Megawati Soekarnoputri dan berbagai kalangan masyarakat lain mampu meneguhkan kesadaran, bahwa ketok palu MK sebagai palu emas. Bukan palu godam!”,” imbuhnya.
Airlangga Pribadi mengatakan, Pilpres 2024 telah mengidap berbagai kontradiksi. Dimulai ketika MK mengubah batas umur syarat usia di bawah 40 tahun. Sehingga Gibran Rakabuming Raka, yang menjabat walikota Solo, diloloskan maju sebagai cawapres.
“Ketua MK saat itu Anwar Usman yang juga pamannya Gibran. Akibat putusan itu, Majelis Dewan Kehormatan MK memutus Anwar Usman telah melanggar etik atas putusan itu,” kata Airlangga.
Airlangga juga menyoroti posisi Presiden Jokowi terkait majunya Gibran sebagai cawapres. Publik menyoroti keberpihakannya dalam Pilpres 2024.
“Posisi bapak yang sedang menjabat presiden dan anak yang menjadi kandidat cawapres, baru pertama kali terjadi dalam sejarah pemilihan presiden di Indonesia, sejak era Presiden Soekarno hingga saat ini,” kata Airlangga.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
