Secara psikologis, kata Gitadi, orang cenderung tidak mau jujur mengakui jika bantuan yang diberikan nantinya dicabut. Oleh karena itu, perlu ada perubahan sistem dalam kebijakan.
Gitadi juga berpendapat bahwa peraturan tidak boleh bersifat karet. Kata ‘bisa dicabut’ dalam pernyataan pihak Puslapdik dianggap tidak tegas.
“Aturan itu jangan bersifat karet. Kalau sudah naik status ekonominya, ya langsung diputus bantuannya. Tapi, harus fair juga mekanismenya. Karena, mana ada orang yang mau bantuannya dicabut. Harus didatangi dan diperiksa betul,” jelasnya.
Gitadi menegaskan untuk tidak mudah disetir oleh media. Karena, belum tentu narasi yang diberikan sesuai dengan kenyataan asli, bisa saja berupa asumsi.
“Bisa saja yang bersangkutan mengejar followers dengan berpenampilan yang terkesan mahal. Jangan-jangan mobil pinjaman, tasnya KW, atau perhiasannya juga imitasi,” jelasnya.
Tak lupa, Gitadi beri pesan dan harapan pada pemerintah untuk melakukan survei dan riset. Serta memberikan alternatif rekomendasi pada penyelenggaraan kebijakan. Dan pengutamaan (prioritization) kebijakan.
“Dengan itu, proses kebijakan bisa dianggap cerdas dan baik,” tutupnya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
