Menurut Hardjuno, reformasi hukum sangat diperlukan, terutama untuk menangani kasus-kasus besar yang merugikan negara. Ia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan sistem hukum yang lebih adaptif dan kuat untuk memastikan kasus-kasus seperti BLBI bisa diselesaikan dengan adil dan proporsional.
"Kasus Marimutu ini hanya bagian kecil dari permasalahan yang lebih besar dalam sistem hukum kita," lanjut Hardjuno.
Dia juga menyoroti kegagalan sistem hukum dalam memberikan hukuman yang setimpal kepada para obligor besar. Hal ini, menurutnya, bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Hardjuno mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang pendekatan hukum perdata dalam kasus-kasus besar seperti BLBI. Ia mendorong langkah hukum yang lebih tegas, termasuk sanksi pidana bagi obligor yang terbukti berusaha menghindari tanggung jawab mereka.
"Dalam kasus BLBI yang melibatkan kerugian negara besar, hukum progresif harus diterapkan. Ini bukan hanya soal menagih utang, tapi juga menjaga keadilan dan integritas hukum kita," pungkasnya
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
