“Harapan kami dari proses hukum yang ada saat ini khususnya terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan Hakim Mangapul SH dan Heru Hanindyo SH, dapat juga diterapkan pasal dugaan tindak pidana pencucian uang, karena kami menduga kuat bahwa gratifikasi terhadap Mangapul bukan yang pertama kali,” kata dia, Minggu,(27/10/2024).
Ia merasa, dengan diterapkannya vonis pencucian uang oleh Kejagung RI kepada hakim PN Surabaya Mangapul SH dapat membuka tabir terkait perkara yang diputus berdasakan gratifikasi atau suap termasuk putusan pailit PT Hitakara.
“Dengan begitu dapat membuka dengan terang perkara mana saja yang diputus karena pertimbangan materi hukum, dengan perkara yang diputus karena ada gratifikasi dan atau suap dibalik pengambilan keputusannya,” beber dia.
Ia mengapresiasi, langkah Kejagung RI yang telah menetapkan hakim PN Surabaya Mangapul SH sebagai tersangka kasus suap vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Ia memuji langkah Kejagung RI atas tindakan penegakan hukum terkait suap di Pengadilan Negeri Surabaya.
“Mangapul, SH masuk kedalam Majelis Hakim yang memberikan keputusan onslag terhadap Victor S Bachtiar yang pada persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Soedeson Tandra, SH, juga masuk ke dalam Majelis untuk terdakwa lain yakni Indra Ari Murto, Riansyah. Sebagaimana kami ketahui sebelum didakwa di pengadilan ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Mebs Polri dengan dua alat bukti yang cukup,” jelas dia.
“Karena penetapan tersangka tersebut pernah dimohonkan praperadilan di PN Jakarta Selatan yang hasilnya ditolak oleh Hakim Tunggal praperadilan saat itu, Namun ketika diajukan oleh JPU untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim justru memberikan Putusan Onslag, dengan pertimbangan yang tidak masuk akal,” tambah dia.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
