DPR RI Tinjau Sistem Keimigrasian Surabaya, Minta Perkuat Pengawasan Orang Asing

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Komisi XIII DPR RI menunjukkan ketertarikan besar terhadap sistem keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya. Pada Rabu (06/11), delegasi DPR RI, yang dipimpin oleh Ali Mazi, melakukan kunjungan kerja khusus ke kantor tersebut untuk melihat langsung operasional dan sistem yang diterapkan di lapangan.

Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Heny Yuwono, beserta jajaran pimpinan Keimigrasian. 

Ali Mazi menjelaskan, kunjungan ini bertujuan untuk menggali data faktual seputar keimigrasian di Jawa Timur, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan undang-undang baru serta pembenahan organisasi dan sumber daya manusia di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Kami memerlukan data primer yang akurat mengenai keimigrasian, baik sebelum maupun setelah adanya UU baru, guna memperkuat pemahaman kami dalam mendukung kebijakan nasional," ungkap Ali Mazi. 

Menurutnya, upaya di bidang keimigrasian merupakan bagian integral dari kedaulatan wilayah Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya mobilitas warga asing, serta masalah pencegahan dan penangkalan yang kompleks.

Ali Mazi juga menekankan bahwa pemindahan fungsi imigrasi ke kementerian baru merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalitas dalam mengelola pergerakan warga asing di Indonesia.

Kepala Kanwil Jatim, Heny Yuwono, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap orang asing di Jawa Timur dilaksanakan secara intensif dan terkoordinasi, melibatkan berbagai pihak terkait. 

“Di Jawa Timur, pengawasan ini diperkuat dengan dibentuknya Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi," jelas Heny.

Mengenai rencana pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian, Heny menambahkan bahwa tim pokja di tingkat pusat saat ini sedang menyusun struktur organisasi serta mekanisme operasional yang dibutuhkan, termasuk pengelolaan SDM. 

“Unit kerja keimigrasian di daerah hanya akan menyediakan data yang dibutuhkan, seperti data pegawai dan identifikasi barang milik negara (BMN), apabila diperlukan oleh tim pokja,” tutupnya.

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi serta pengawasan keimigrasian, sekaligus menunjukkan komitmen DPR RI dalam mendukung kebijakan-kebijakan keimigrasian yang lebih efektif dan akuntabel di Indonesia.

Editor : Arif Ardliyanto